Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan rapat bersama para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kementerian dan Lembaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Karena beberapa provinsi sudah terlihat adanya titik-titik api yang dapat memicu terjadi kebakaran hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba.
“Hari ini kita kembali rapat karena beberapa provinsi sudah terlihat adanya beberapa titik-titik api yang bisa terjadi pada saat nanti musim hujan selesai, kemarau panjang mulai. Kalau kita tidak siap maka kebakaran bisa terjadi. Oleh karena itu, kita rapat dalam rangka mencoba untuk menekan terjadinya kebakaran hutan,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Antisipasi Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Menko Polhukam mengatakan sebenarnya sudah banyak sekali dilaksanakan rapat mengenai masalah ini, terutama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang telah melakukan satu perencanan dengan sangat detail dan teliti untuk bagaimana mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Tidak seperti tahun-tahun yang dulu kita selalu diprotes oleh luar negeri seakan-akan kita selalu mengekspor asap, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei dan sebagainya. Tapi beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi komplain dari mereka,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah sudah berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Menko Polhukam, keberhasilan tersebut berkat kerja keras dari pemerintah dengan swasta, di mana pemerintah pusat kemudian membuat satu regulasi dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah, seperti pembuatan embung, pembuatan kanal, sumur-sumur bor, menyiagakan pasukan-pasukan untuk mengatasi kebakaran itu dengan cepat.
“Kita selalu melaksanakan rapat koordinasi untuk memperbaiki hal-hal yang memang masih perlu kita perbaiki,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Informasi dan Geospasial Hasanuddin Z. Abidin, Sestama BNPB Dody Ruswandi, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Fuead, Sesmenko PMK Y. B. Satya Sananugraha, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, Sekda Sumut R. Sabrina, Wagub Papua Barat Mohamad Lakotani serta Pemerintah Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda NTT, Wakapolda Aceh, Wakapolda Sumatera Selatan, Wakapolda Riau, Wakapolda Jambi, Wakapolda Sulawesi Selatan, Wakapolda Papua Barat, Pangdam dan Danrem di wilayah rawan karhutla, serta kementerian dan lembaga terkait.
