Jakarta, 04/04/2019 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penggunaan barang milik negara (BMN) milik Kemenkeu di lokasi LOT-1 kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).
MoU ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua OJK Wimboh Santoso dan disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (Ketua DK LPS) Fauzi Ichsan dan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono.
Menurut Menkeu, pemanfaatan BMN tersebut merupakan wujud nyata komitmen Kemenkeu untuk terus mengoptimalkan aset pemerintah bagi pembangunan dan menunjang perekonomian Indonesia. Direncanakan, sebagian dari gedung tersebut akan digunakan sebagai kantor pusat OJK.
“MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan wujud Kementerian Keuangan mengoptimalkan dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), tanah di LOT-1 SCBD untuk pembangunan Indonesia Financial Center,” kata Menkeu di area groundbreaking LOT-1, SCBD, Jakarta, Selasa (02/04).
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa saat ini Kemenkeu mengelola BMN senilai Rp107 triliun. Sebagian dari aset tersebut digunakan untuk pembangunan gedung OJK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas lembaga tersebut.
“Berdasarkan data dari Setjen (Sekretariat Jenderal, Kemenkeu) total nilai asset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp107 triliun. Sebagian dari aset Kementerian tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OJK yang sangat crucial dalam mengawasi sektor jasa keuangan untuk menunjang dan menciptakan stabilitas sistem keuangan,” tambah Menkeu.
Dengan adanya gedung tersebut, sinergi dan kerjasama antara Kemenkeu, OJK, BI, dan LPS diharapkan akan lebih optimal dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan terus membangun sektor keuangan Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia.
“Bagi kami (Kemenkeu) ini bukan pada masalah hanya pemanfaatan (BMN) tapi juga menunjukkan bagaimana penggunanan the best dan the highest value dari LOT yang begitu strategis di central business district ini dengan berprinsip menunjang tugas-tugas negara dan tugas perekonomian,” pungkasnya
