Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus terus diperkuat untuk membangkitkan perekonomian warga desa. Jumlah BUMDes yang direncanakan ditambah oleh pemerintah juga mendapat apresiasi. Namun, persoalan yang membelit BUMDes juga harus diperhatikan.
Dalam keterangan persnya, Hamid mengapresiasi rencana penambahan BUMDes tersebut. Rencananya pada 2021 ini, pemerintah menargetkan penambahan sebanyak 1.250 BUMDes. “Kita patut mengapresiasi rencana tersebut. Namun, pada kenyataannya selama ini pembentukan BUMDes bukan tanpa masalah. Pada 2019 sebelum pandemi Covid-19 terdapat 2.188 BUMDes yang mangkrak,” katanya.
Hamid menambahkan, 1.670 BUMDes lagi yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Menurutnya, kegagalan ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan dan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Dibutuhkan pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUMDes dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal.
Dikemukakan Anggota F-PKS DPR itu, sulitnya menemukan potensi desa juga merupakan kendala dalam pengembangan BUMDes. Ini lantaran menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Akses permodalan merupakan masalah klasik yang selalu ada. Banyak desa ingin maju dengan BUMDes akhirnya gagal karena sulit mengakses permodalan.
Demikian pula, sambung legislator dapil Jawa Tengah V ini, masalah bahan baku, teknologi, serta peralatan pendukung sangat dibutuhkan bagi BUMDes yang menjadikan sektor produksi sebagai inti bisnisnya. Dan terakhir masalah promosi. BUMDes kerap kesulitan mejual produknya. Pemerintah harus melihat semua problematika BUMDes dan menyelesaikannya secara komprehensif.
“Selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, perlu juga disediakan kemudahan akses kepada modal dan bahan baku serta promosi melalui sistem yang terintegrasi. Kemudahan akses ini diperlukan untuk membantu BUMDes agar mandiri dengan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan melalui sistem tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan BUMDes terhadap bantuan dari pemerintah,” tutup Hamid. (mh/sf)
