Jakarta, 22 November 2017 – Pemerintah terus berupaya menekan penyimpangan anggaran di berbagai program pembangunan dengan penggunaan e-budgetting. Salah satunya dengan peluncuran Government Cloud Simral oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Dengan sistem tersebut maka berbagai program pembangunan termasuk alokasi dana desa bisa diawasi secara real time. Diharapkan sistem ini akan menekan potensi penyimpangan pengelolaan Dana Desa.
“Korupsi ini terjadi karena ada kebutuhan dan kesempatan. Kebutuhan selalu ada, nah kita kurangi kesempatan. Dengan Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kita harap bisa mengurangi kesempat. Selain itu kita juga libatkan polisi, kejaksaan, dan NGO untuk mengawasi,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (21/11).
Menteri Eko mengatakan, hadirnya Simral adalah untuk dikombinasikan dengan Siskeudes guna memperkuat tata kelola keuangan desa. Yang mana, Siskeudes sendiri adalah sistem keuangan yang telah digunakan sebanyak 70 persen desa di Indonesia.
“Untuk Simral kita sedang mengembangkan bersama BPPT. Sekarang masih menggunakan Siskeudes yang dibuat oleh KPK. Saya sudah tentukan bahwa BPPT tidak membuat aplikasi baru, tapi bagaimana mengkombinasi antara Siskeudes dan simral,” paparnya.
Menteri Eko melanjutkan, pembenahan tata kelola administratif sangat penting untuk menjalankan program-program dengan baik. Selanjutnya program-program tersebut akan cepat berjalan jika dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi.
“Teknologi sangat penting, salah satunya untuk mempercepat. Sekarang ini kan bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat mengalahkan yang lelet,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT, Hammam Riza menjelaskan, cloud simral sendiri merupakan aplikasi sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban kegiatan. Menurutnya, sistem ini sebenarnya telah dikembangkan oleh beberapa daerah namun cenderung tidak terintegerasi.
“Masing-masing daerah mengembangkan sendiri-sendiri. Kami berpikir memperluas, karena begitu banyak desa di negara kita. Sehingga inilah yang memotivasi kami untuk e-budgetting, e-planning, untuk diaplikasikan di seluruh desa,” ujarnya.
“Desa sudah bisa pakai Siskeudes, nah BPPT berusaha mengintegerasikan ini. Karena pada dasarnya datanya sama,” lanjutnya.
