Jakarta, 20 Februari 2018 – Pemerintah berencana kembali melanjutkan Program Perhutanan Sosial pada tahun 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan akan ada dua usulan lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yaitu di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung dan Desa Gayam, Kabupaten Blora.
Hingga akhir tahun 2017, ujar Darmin, pemerintah telah menyerahkan 22 SK Perhutanan Sosial di Pulau Jawa seluas 10.162 hektare (ha) yang mencakup 5.597 Kepala Keluarga (KK).
“Program Perhutanan Sosial tahun 2017 mencakup empat lokasi antara lain Muara Gembong, Boyolali, Madiun dan Probolinggo,” tuturnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Program Perhutanan Sosial, Selasa (20/2), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan perwakilan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Sementara itu penyerahan SK Perhutanan Sosial di luar Pulau Jawa akan diusulkan di 10 lokasi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku.
Menurut Darmin, Program Perhutanan Sosial tidak hanya sekedar memberikan hak pengelolaan lahan kepada masyarakat secara klaster. “Kita harus bisa mendorong mereka bekerja secara kelompok dan membantu mulai dari pembibitan, praktik pertanian yang baik hingga adanya offtaker dan pendampingnya,” katanya
