Kementerian Perindustrian gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0.
“Pembangunan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktitivas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Cilegon, Banten, Senin (5/3).
Menperin menyampaikannya pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi yang Link and Match antara Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian bersama PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk.
Pada peluncuran tahap kelima ini, diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menperin Airlangga serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Airlangga menjelaskan, peluncuran program pendidikan vokasi menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, yang diharapakan agar seluruh SMK di Indonesia ke depannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.
“Untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, terdapat 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan di-link and match-kan. Kami memberikan apresiasi karena jumlahnya terus meningkat dan semuanya antusias,” paparnya.
Pada kesempatan ini, akan ditandatangani sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK. Dalam hal ini, satu SMK dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industrinya.
Sebelumnya, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Tahap pertama, di Jawa Timur, melibatkan 50 industri dan 234 SMK, diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tahap ke-II, di Jawa Tengah, melibatkan 117 industri dan 392 SMK, diresmikan Menperin bersama Mendikbud.
Selanjutnya, Tahap III di Jawa Barat, melibatkan 141 industri dan 393 SMK, diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan, Tahap IV, melibatkan 117 industri dan 226 SMK untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Setelah wilayah DKI Jakarta dan Banten ini, peluncuran program vokasi industri akan diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan,” tutur Airlangga.
Menperin menargetkan, hingga tahun 2019, sebanyak 1.795 SMKyang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri. “Hingga lima tahap ini, totalnya sudah sebanyak 1.537 SMK dengan 568 industri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam setiap peluncuran program vokasi industri, selalu dilakukan pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan industri.
Pada tahap kelima ini, jumlah perusahaan industri yang akan memberikan hibah peralatan sebanyak 35 industri kepada 128 SMK. Selain itu, dilakukan hibah lahan untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dari PT. Chandra Asri Petrochemical kepada Pusdiklat Kemenperin.
Di samping pendidikan vokasi industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan- sertifikasi kompetensi penempatan kerja) serta diklat peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja industri untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta kesejahteraan tenaga kerja.
“Saat ini dilakukan penyematan tanda peserta diklat operator industri garmen sebanyak 200 orang yang akan ditempatkan bekerja pada sembilan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Menperin.
Sementara itu, Menko PMK turut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berperan aktif melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK. “Kami berharap semakin banyak perusahaan yang terlibat,” ujarnya.
Dalam program pendidikan vokasi ini, keikutsertaan industri akan mempermudah meraka mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektornya di era kompetisi saat ini. “Kemajuan industri nasional yang berdaya saing, perlu didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional dan kompeten, sehingga akan memperkuat perekonomian kita serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan.
Penyelarasan kurikulum dan penyusunan modul vokasi
Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, ada beberapa progres yang sudah dicapai sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri. Misalnya, dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri kedalam mata pelajaran yang ada di SMK.
Selanjutnya, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 34 program keahlian dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. “Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 34 program keahlian tersebut telah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan,” jelas Airlangga.
Bahkan, dalam upaya penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah memberikan bantuan peralatan praktikum minimum untuk 74 SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur, senilai rata-rata 500 juta per SMK pada tahun 2017.
“Untuk peningkatan kompetensi guru produktif, pada tahun ini Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan Kepala SMK dan guru bidang studi Produktif di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang,” paparnya.
Selain itu, Kemenperin juga menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert. Untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta instruktur sebagai tenaga pembimbing.
“Untuk itu, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi,” imbuhnya.
