Jakarta (06/11) – Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dibuktikan melalui kolaborasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang baru saja merampungkan penyelenggaraan webinar internasional bertajuk International Webinar on Women’s Empowerment and Child Protection Program and Its Contribution to Indonesia’s International Development Cooperation Program, (04/11).
Webinar yang dihadiri 595 peserta dari dalam dan luar negeri tersebut menjadi ajang diskusi atas capaian pelaksanaan Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KTSST) di bidang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak, yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Selama ini, kedua instansi secara rutin menggagas program peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam kerangka KTSS.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, membuka acara webinar dengan menyampaikan program-program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan beberapa mitra pembangunan. Menurutnya, kolaborasi antar-pihak merupakan hal mutlak dalam mencapai tujuan pembangunan global.
“Sejak 2015, Indonesia telah memulai program pembangunan internasional tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan bekerja sama dengan sejumlah mitra pembangunan termasuk USAID Indonesia, GIZ Indonesia dan Program Urusan Gender Colombo Plan. Program ini telah menghimpun puluhan alumni berwawasan tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang diimplementasikan ke dalam tindakan nyata,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka webinar.
Menteri Bintang juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. “Terkait hal ini, minimnya realisasi action plan yang disusun oleh alumni pelatihan perlu menjadi perhatian utama. Ke depan, kami berharap action plan yang telah disusun oleh peserta pelatihan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas program,” tambah Menteri Bintang.
Pada sesi pertama, webinar menampilkan 3 (tiga) narasumber dari Pemerintah Indonesia, yaitu Nanik Purwanti, Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg; Maria Renata Hutagalung, Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri; dan Muhammad Ihsan, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan, Kemen PPPA. Nanik menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan global berdasarkan asas solidaritas dan kerja sama sejak pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada 1955.
“Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat KTSST, mengingat KTSST merupakan salah satu prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024,” tutur Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg Nanik Purwanti.
Senada dengan Nanik, Maria mengatakan bahwa KTSST merupakan instrumen yang penting dalam pembangunan global, terutama dalam hal pencapaian Sustainable Development Goals.
“Indonesia memainkan peran yang penting dalam isu kesetaraan gender di tingkat global. Menutup sesi pertama, Ihsan mengatakan bahwa kesetaraan gender merupakan isu prioritas Pemerintah Indonesia, oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”
Pada Sesi kedua, turut hadir 3 (tiga) narasumber dari mitra pembangunan yang selama ini bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang kesetaraan gender. Tooba Mayel (Director of Gender Affairs Program, Colombo Plan), Walter Doetsch (Director for the Office of Democratic Resilience and Governance, USAID Indonesia), dan Neni Marlina (Principal Advisor for Triangular Cooperation Afghanistan-Indonesia-Germany/AIG for the Economic Empowerment of Women, GIZ Indonesia). Pada sesi ini, masing-masing narasumber menceritakan kembali praktek terbaik dan kisah sukses KTSST bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Tooba menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia merupakan mitra utama Colombo Plan pada Gender Affairs Programme. Kerja sama kedua belah pihak telah berlangsung sejak tahun 2015 dan diimplementasikan ke dalam berbagai program pelatihan. Adapun Walter mengungkapkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat bangga atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Indonesia bagi Fiji di bidang perencanaan dan penganggaran responsif gender pada 2017-2019.
“Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, percaya bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci bagi perwujudan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kami bangga telah dapat mendukung Kerjasama Selatan-Selatan Triangular Indonesia, termasuk melalui kemitraan dengan Fiji pada program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam kurun 2017-2019,” kata Walter.
Terakhir, Neni juga menggarisbawahi keberhasilan program kerja sama Pemerintah Afghanistan, Indonesia, dan Jerman bagi kebijakan pemberdayaan ekonomi wanita di Afghanistan. “Tidak ada negara yang terlalu miskin untuk berbagi pengalaman, dan tidak ada negara yang terlalu kaya untuk belajar dari negara lain. Inilah aspek kuat yang merupakan semangat dari KTSST”, kata Neni.
Acara webinar semakin lengkap dengan berpartisipasinya 3 (tiga) alumni/penerima manfaat program pelatihan dari 3 (tiga) negara yang berbeda, yaitu Jennifer Poole, Permanent Secretary for Ministry of Women, Children, and Poverty Alleviation dari Fiji; Rishmee Aminath Amir, Deputy Director General, Child and Family Protection Service dari Maladewa, dan Carmen Roceli Lopez, Assistant Project Manager for WEE Project, Philippine Commission on Women dari Filipiina.
