Pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas merupakan jalan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2018 di Pusdiklat Kemendikbud Sawangan, Selasa (6/2).
“Melalui RNPK 2018 ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan program percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan tahun 2018,” tegas Menko PMK.
Sebagaimana disampaikan Menko PMK, RNPK 2018 ini dihadiri sekitar 1.050 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai wilayah, serta perwakilan bidang pendidikan dan kebudayaan di luar negeri, Ketua Pengurus Besar Organisasi Profesi Guru, serta Mitra kerja sama Kemendikbud. Peserta yang dibagi ke dalam 3 komisi ini akan mendiskusikan peningkatan pemerataan layanan pendidikan (Komisi I); peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (Komisi II); dan penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan (Komisi III).
“RNPK 2018 merupakan forum strategis dalam mensinergikan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pelaksanaan Urusan Pendidikan yang terbagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,” tambah Menko PMK.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2018 sendiri diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan. RNPK 2018 juga akan membahas penyusunan rencana kerja tahun 2019. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.
Agenda pembahasan akan difokuskan pada program-program strategis nasional yaitu Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter, revitalisasi vokasional, peningkatan kualitas dan ketersediaan guru, pembiayaan pendidikan, serta penguatan pendidikan dan kebudayaan di wilayah-wilayah pinggiran yang belum terjangkau secara maksimal.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak bisa menjamin kesuksesan sebuah bangsa. “Ini perlu saya tekankan di awal karena kita sering terlalu mengagung-agungkan masalah sumber daya alam kita. Kita syukuri anugerah Allah ini. Ya harus, tetapi bahwa ini menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa itu hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang sudah-sudah,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa negara yang maju justru negara yang kekayaan alamnya keras dan tidak subur, yang tidak punya tambang, minyak, maupun gas. Presiden menyampaikan bahwa yang dapat memajukan sebuah negara adalah Sumber Daya Manusia (SDM), stabilitas sosial dan politik, manajemen pemerintahan dan kepemimpinan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan inovasinya.
“Di sinilah posisi penting pendidikan. Yang membangun watak Pancasila kita, yang mengutamakan kepentingan bersama dan solidaritas sosial kita, yang mengajarkan kejujuran, yang mengajarkan kebersamaan, yang mengajarkan kesantunan, yang mengajarkan nilai-nilai dan budi pekerti pada anak-anak kita”, tambah Presiden.
Resmikan Pameran RNPK 2018
Menko PMK juga meresmikan Pameran RNPK 2018 yang ditandai dengan pengguntingan pita. Menko PMK juga menerima keris dari perajin Madura.
Usai membuka pameran, Menko PMK mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi satu per satu stand yang ada di pameran RNPK 2018. Selain Menko PMK, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Kepala Lembaga Non Kementerian.
Digelar hingga Kamis (8/2), RNPK 2018 akan menghadirkan berbagai narasumber. Diantaranya Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, maupun Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi.
