Risiko AI dan Stablecoin Jadi Sorotan OJK di Forum Kripto ASEAN 2026

Risiko AI dan Stablecoin Jadi Sorotan OJK di Forum Kripto ASEAN 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, menggelar 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Pertemuan ini membahas sejumlah tantangan baru di ekosistem aset digital, mulai dari penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI) untuk kejahatan siber, pencucian uang melalui aset kripto, hingga pengawasan stablecoin.

Forum tersebut mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, akademisi, asosiasi, dan pelaku industri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Agenda yang dibahas antara lain penipuan berbasis AI, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Bacaan Lainnya

Founder dan CEO FLOQ, Yudhono Rawis, menilai penguatan pengawasan dan koordinasi lintas negara menjadi langkah penting di tengah pesatnya pertumbuhan industri aset kripto. Menurutnya, inovasi teknologi harus berjalan beriringan dengan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan agar pertumbuhan industri berlangsung berkelanjutan. Ia menambahkan, pelaku industri juga punya tanggung jawab membangun sistem keamanan, menjalankan prosedur kepatuhan, dan meningkatkan pemantauan transaksi, bukan hanya mengandalkan regulator dan aparat hukum.

Pengawasan Stablecoin Jadi Perhatian Khusus

Salah satu isu yang disorot dalam pertemuan adalah pengawasan stablecoin, aset digital yang dirancang menjaga nilai stabil terhadap aset tertentu. Sifat transaksinya yang cepat dan lintas yurisdiksi dinilai menghadirkan tantangan tersendiri, terutama soal transparansi transaksi dan potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Yudho menekankan pentingnya standar yang jelas terkait tata kelola dan mekanisme penelusuran transaksi stablecoin demi memberi kepastian bagi industri sekaligus perlindungan bagi konsumen.

Kolaborasi Regional Diperkuat

Dalam pertemuan itu, OJK dan UNODC juga mendorong pertukaran informasi antara otoritas dan sektor swasta, pembahasan studi kasus penegakan hukum, serta penyusunan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama regional. Forum ini turut melibatkan Securities Commission Malaysia, SEC Philippines, SEC Thailand, regulator Kamboja, Bank of the Lao PDR, INTERPOL, serta sejumlah perusahaan analitik blockchain. Yudho menilai sinergi semacam ini makin relevan karena karakteristik blockchain memungkinkan transaksi aset digital terhubung lintas yurisdiksi, sehingga koordinasi yang lebih baik akan memperbesar peluang mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.

Sumber: FLOQ.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan