SUCOFINDO Dampingi 50 UMKM Garut Raih Sertifikasi Halal

SUCOFINDO Dampingi 50 UMKM Garut Raih Sertifikasi Halal
Ilustrasi (AI)

PT SUCOFINDO (Persero) memperluas program sertifikasi halal ke kawasan Cisurupan, Balewangi, dan Kramatwangi (CIBAKA) di Kabupaten Garut. Inisiatif ini menjadi bagian dari Gerakan Desa Emas, sebuah program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan optimalisasi potensi lokal.

Melalui kolaborasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SUCOFINDO, program ini memberikan pelatihan serta pendampingan sertifikasi halal bagi 50 pelaku usaha mikro dan kecil. Dua destinasi wisata turut didampingi menuju status ramah muslim, yakni Agrowisata Tepas Papandayan dan Dongeng Therace di Desa Wisata Karamatwangi.

Bacaan Lainnya

Bukan Sekadar Sertifikat

Kepala Unit Halal SUCOFINDO, Agus Suryanto, menyebut penguatan ekosistem halal tidak hanya soal pemenuhan dokumen, tetapi juga membangun kesadaran dan konsistensi penerapan standar halal di berbagai sektor usaha. Program ini digarap bersama PT Magfood Inovasi Pangan, perusahaan yang fokus pada pengembangan produk UMKM dan ekosistem wirausaha nasional, dengan harapan mendongkrak daya saing sektor kuliner, homestay, produk olahan, hingga layanan pendukung wisata di Garut.

Kepala Unit TJSL SUCOFINDO, Nuri Hidayat, menambahkan bahwa program ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia usia produktif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Cisurupan. Sementara itu, Kepala Desa Karamatwangi, Rana Kurnia, menilai pendampingan ini sebagai langkah awal warga desa memahami penerapan standar halal dalam proses bisnis, sekaligus mendorong lahan pertanian setempat berkembang menjadi agrowisata berkelanjutan.

Selain sertifikasi halal, SUCOFINDO juga menyediakan layanan satu pintu untuk keamanan pangan, termasuk Sertifikasi Pangan Organik, Good Manufacturing Practices (GMP), HACCP, serta SNI ISO 22000 yang kerap menjadi syarat ekspor produk UMKM.

Catatan Redaksi. LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal adalah pihak yang berwenang melakukan audit kehalalan produk sebelum sertifikat halal resmi diterbitkan, sementara TJSL merupakan istilah formal untuk program tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Adapun GMP, HACCP, dan SNI ISO 22000 adalah standar keamanan pangan yang mengatur proses produksi dari bahan baku hingga distribusi, dan sering disyaratkan pembeli luar negeri sebagai bukti produk layak diekspor.

Sumber: PT SUCOFINDO (Persero).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan