Seremonia.id – Indonesia telah meluncurkan tindakan keras terhadap pemberi pinjaman peer-to-peer (P2P) melalui peraturan baru dan persyaratan modal, dalam sebuah langkah yang menurut sumber industri akan membantu membersihkan sektor pinjaman online yang sedang booming yang dilanda keluhan konsumen.
Aturan, yang diumumkan bulan ini oleh otoritas jasa keuangan Indonesia (OJK), menetapkan persyaratan modal minimum untuk pemberi pinjaman sebesar Rp 25 miliar ($ 1,67 juta), naik dari Rp 1 miliar sebelumnya, dengan permintaan tambahan untuk mempertahankan setidaknya Rp 12,5 miliar. ekuitas setiap saat.
Peraturan tersebut mulai berlaku pada 4 Juli.
“Ini akan membuat seleksi alam dan menyaring perusahaan peer-to-peer mana yang sehat atau tidak”, kata Freddy Karyadi, pengacara yang memiliki klien tekfin, dilansir dari Reuters.
Pinjaman P2P, platform berbasis internet yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman, telah menjadi cara populer bagi usaha kecil untuk mengumpulkan uang dan bagi individu yang tidak memiliki rekening bank untuk mendapatkan pinjaman.
Sejak tahun 2015, pemberi pinjaman online asing, termasuk banyak pemberi pinjaman China, telah menargetkan pasar anak muda Indonesia yang berjumlah 270 juta orang, tetapi beberapa pemberi pinjaman online “hantu” belum memiliki kantor fisik dan menggunakan praktik pengambilan utang yang agresif, seperti menelepon keluarga dan kolega dari klien.
Dilansir dari Reuters, Joel Shen, kepala teknologi Asia di firma hukum global Withers, percaya bahwa peraturan yang lebih ketat tidak akan menghalangi “pemain serius”, meskipun dapat mengurangi jumlah pendatang baru.
“(Peraturan baru) ini, secara seimbang, akan menjadi hal yang baik bagi industri yang telah tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi,” katanya.
Indonesia memiliki sekitar 150 pemberi pinjaman P2P terdaftar sebelum Joko Widodo pada Oktober lalu memerintahkan moratorium izin bagi pemberi pinjaman tekfin untuk membersihkan sektor ini.
Pemerintah mengidentifikasi peningkatan tiga kali lipat dalam pemberi pinjaman online ilegal pada 2019 menjadi 1.493, menurut data OJK.
Persyaratan lain di bawah aturan baru termasuk penguncian saham pemegang saham selama tiga tahun setelah membangun platform dan eksekutif senior di pemberi pinjaman untuk mendapatkan persetujuan OJK.
Dewan komisioner OJK mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan memantau implementasi peraturan dan mendorong semua perusahaan P2P yang tidak terdaftar untuk mengajukan izin yang sah.
