PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) di Bandung, Senin (9/11/2026). Kerja sama ini ditujukan untuk memperoleh pendampingan hukum, khususnya dalam penanganan persoalan aset tanah dan penyelesaian berbagai perkara hukum di wilayah operasional perusahaan di Jawa Barat.
Cakupan Kerja Sama
Perjanjian diteken langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan, bersama perwakilan KAI dari tiga daerah operasi, yaitu Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, dan Daop 3 Cirebon. Kesepakatan ini berfokus pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mencakup pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, mediasi, penyelesaian sengketa, hingga langkah pengamanan aset tanah milik KAI dari penguasaan pihak yang tidak berhak.
Manager Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyebut aset tanah perusahaan merupakan bagian dari kekayaan negara yang memiliki nilai strategis bagi operasional perkeretaapian. Menurutnya, dukungan hukum dari Kejaksaan akan memperkuat posisi KAI saat menghadapi sengketa maupun penyelesaian persoalan pertanahan di lapangan.
Kuswardojo menambahkan bahwa koordinasi dengan Kejati Jabar diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan mediasi yang profesional, dengan opsi langkah hukum lanjutan apabila diperlukan demi memastikan aset KAI tetap terlindungi dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian inspeksi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama jajaran KAI dari Bandung menuju Garut, dan turut dihadiri Direktur Sumber Daya Manusia KAI Atih Nurhayati, tim legal dan aset kantor pusat KAI, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani.
Catatan Redaksi. KAI adalah perusahaan milik negara, sehingga aset tanahnya berstatus kekayaan negara yang mendapat perlindungan hukum khusus dan rawan disalahgunakan atau dikuasai pihak lain tanpa hak, terutama di lahan sepanjang jalur rel yang luas dan tersebar. Kejaksaan selain menuntut pidana juga punya fungsi sebagai pengacara negara (jaksa pengacara negara) yang bisa mendampingi lembaga pemerintah atau BUMN dalam perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk sengketa tanah, sehingga kerja sama semacam ini lazim dilakukan instansi publik untuk memperkuat posisi hukum tanpa harus menyewa pengacara swasta.
Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero).
