Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said meminta agar anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, harus fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal dasar pembangunan nasional.
“Dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat, pemerintah harus mampu optimalkan anggaran pendidikan untuk mengejar ketertinggalan sumber daya manusia kita dari negara tetangga,” ujar Muhidin saat memimpin Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 Banggar DPR RI yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, optimalisasi peningkatan SDM tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan selama ini miss match dengan dunia industri. “Apalagi, metode pembelajaran daring selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tidak efektif, membuat pelajar kita terancam learning loss atau hilangnya kesempatan belajar yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi ilmu pengetahuan,” jelas Muhidin.
Selain dari sektor pendidikan, penguatan belanja kesehatan juga tergambar dalam anggaran yang dicanangkan sebesar Rp255,3 triliun di 2022. Muhidin menilai pemanfaatan anggaran tersebut bisa diarahkan untuk penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan. Sebab, menurutnya, pemulihan ekonomi global dibayangi risiko kecepatan pemulihan yang tidak sama antar negara.
Negara-negara yang memiliki akses dan kemampuan vaksinasi yang mumpuni, secara ekonomi akan pulih lebih cepat. “Sehingga, kita bisa mendorong program vaksinasi yang sedang kita jalankan bisa berjalan baik dan tepat waktu. Penanganan kesehatan seperti penguatan 3T, selain perawatan pasien covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Diketahui, pada Selasa (14/9/2021) kemarin, Panja RAPBN TA 2022 telah menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Kenaikan belanja tersebut akan dialokasikan untuk tambahan belanja pendidikan sebesar Rp1,1 triliun. Selanjutnya, untuk penambahan alokasi belanja non-pendidikan sebesar Rp4,4 triliun di antaranya masuk di dalamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, untuk kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain. (rdn/sf)
