Jakarta, April 2020 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat mengenai pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) agar pada 2020 ini menjadi lebih baik, mengingat BMN merupakan salah satu unsur penting dalam suatu laporan keuangan pemerintah.
Rapat yang dilaksanakan secara online tersebut diikuti oleh para pejabat tinggi pratama dan administrator. Sekretaris BPSDM PUPR, K.M. Arsyad, dalam sambutannya melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (17/4) meminta tugas yang berkaitan dengan BMN dan apa saja yang menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja, agar segera menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan serta permasalahannya.
Arsyad mengemukakan, ada pembahasan re-evaluasi terhadap hasil penilaian kembali pada BMN 2019, seperti dalam proses penyediaan data awal, inventarisasi, koordinasi, pelaksanaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, serta monitoring evaluasi. Penatausahaan BMN bukan sekadar pembukuan dengan mencatat BMN, tetapi harus melakukan inventarisasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN.
Beberapa catatan yang dibahas, adalah tentang Status Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Status Pemindahtanganan (Penghapusan BMN). Beberapa hal yang dibahas tentang objek re-evaluasi pada rapat tersebut, adalah tanah, gedung/bangunan, jalan/irigasi/jaringan berupa jembatam dan bangunan air.
Selain pembahasan mengenai penatausahaan BMN, rapat juga membahas mengenai penggunaan, pemanfaatan, pemindahbukuan, dan penghapusan BMN. Arsyad berharap kegiatan tersebur dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang merata mengenai pengelolaan BMN kepada setiap pejabat yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan laporan BMN yang akuntabel.
BPSDM PUPR RI, Vivo, Batik Air, Logitech, Tokopedia, UPH, HP Inc.Indonesia, AMD, Inspirational Video, Motivational Video
