Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali memperluas sosialisasi program Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), kali ini menyasar aparatur sipil negara. Lembaga tersebut menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto secara daring melalui Microsoft Teams, dengan peserta dari pegawai KPPN dan perwakilan satuan kerja mitra.
Edukasi dari Syarat hingga Cara Pengajuan
Materi yang disampaikan mencakup manfaat, fitur pembiayaan, persyaratan, serta tata cara pengajuan KPR FLPP untuk memperoleh rumah subsidi. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho hadir bersama Direktur Perencanaan Strategis, Manajemen Risiko, dan Kebijakan Syariah Ade Permadi, serta Kepala Subdivisi Kebijakan Syariah Muhammad Abdul Ghoni. Dari pihak KPPN, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala KPPN Mojokerto Sri Martini.
Baca juga:
Dalam sambutannya, Sri Martini menyebut antusiasme pegawai terhadap program rumah subsidi cukup tinggi, sehingga KPPN Mojokerto berkomitmen mendukung penyebarluasan informasi program pemerintah ini kepada staf dan satker mitranya. Ia menilai FLPP menjadi solusi konkret bagi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Backlog Rumah Jadi Perhatian
Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa angka backlog perumahan di Kabupaten Mojokerto masih mencapai sekitar 6.600 keluarga yang belum memiliki rumah, sementara belum semua masyarakat mengetahui adanya program subsidi ini. Ia mendorong peserta untuk aktif mencari informasi guna memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia. Pada sesi pemaparan, Ade Permadi dan Muhammad Abdul Ghoni juga memperkenalkan platform Rumah.go.id sebagai kanal informasi dan pencarian hunian subsidi, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama peserta.
Sumber: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
