Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia dinilai tidak akan optimal jika hanya mengandalkan investasi dan kapasitas industri semata. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah disebut menjadi faktor penentu agar nilai tambah dari hilirisasi benar-benar dirasakan di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, tantangan hilirisasi bukan cuma soal teknis industri, melainkan juga tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Menurutnya, sejumlah persoalan justru berada di luar kendali korporasi karena menyangkut regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga implementasi di tingkat daerah.
Baca juga:
- Vale Genjot Hilirisasi Nikel untuk Ekosistem EV Nasional
- Indonesia Perkuat Hilirisasi Mineral Kritis untuk Teknologi Masa Depan
Peran Pemerintah Daerah
Faisal menekankan pentingnya penguatan koordinasi pusat-daerah agar persoalan di lapangan bisa direspons lebih cepat. Pemerintah daerah dinilai punya peran krusial karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat daerah belum sepenuhnya siap mengantisipasi dampak lingkungan maupun sosial dari aktivitas hilirisasi.
Sebagai solusi, Faisal menyoroti dana bagi hasil (DBH) sebagai instrumen yang bisa dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Morowali, yang tengah mengupayakan peningkatan porsi DBH guna mendukung pembangunan di wilayah terdampak hilirisasi. Berdasarkan data pemerintah, Sulawesi Tengah menerima Transfer ke Daerah sebesar Rp2,13 triliun pada 2026, dengan kontribusi DBH mencapai Rp272,95 miliar, sebagian besar berasal dari royalti mineral dan batu bara.
Selain penguatan fiskal, integrasi hilirisasi juga dinilai perlu mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Dari sekitar 5.600 UMKM di Morowali, baru sekitar 30 yang terhubung dengan rantai pasok industri, menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan partisipasi ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan politeknik yang sesuai kebutuhan industri setempat.
Morowali sendiri kini menjadi salah satu pusat utama hilirisasi nikel nasional, antara lain melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Holding Industri Pertambangan MIND ID, melalui PT Vale Indonesia Tbk, turut mengembangkan proyek hilirisasi terintegrasi di Sulawesi lewat Indonesia Growth Project yang mencakup fasilitas pengolahan di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Faisal menegaskan, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya diukur dari sejauh mana kebijakan yang terintegrasi mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sumber: MIND ID.
