Hubungan Indonesia dan India memasuki babak baru setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada 6-8 Juli 2026. Pertemuan PM Modi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai bidang kerja sama, mulai dari perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi digital, energi, kesehatan, hingga maritim dan budaya, sekaligus menegaskan kembali Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara.
Momentum ini juga membuka ruang refleksi tentang cara menilai reformasi besar. Program-program yang kini dianggap tonggak pembangunan, seperti perumahan publik Singapura atau Aadhaar dan UPI di India, awalnya justru menuai skeptisisme, kritik, dan kesulitan implementasi. Baru setelah bertahun-tahun berjalan, program tersebut diakui sebagai keberhasilan besar.
Pola yang Sama di Indonesia
Pola serupa terlihat pada BPJS Kesehatan, QRIS, pembangunan jalan tol, hingga desentralisasi pasca-Reformasi yang dulu dipandang sebagai eksperimen berisiko namun kini menjadi bagian penting lanskap kelembagaan nasional. Dengan latar itu, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Danantara dinilai perlu dibaca sebagai investasi antargenerasi menuju Indonesia Emas 2045, bukan proyek politik jangka pendek. Buku “Problem Solver” karya Dirgayuza Setiawan, Muhammad Qodari, dan Agung Gumilar Saputra bahkan mencatat 108 tantangan nasional yang diklaim telah ditangani dalam 18 bulan pertama pemerintahan Prabowo, mencakup pangan, energi, kesehatan, pendidikan, hingga diplomasi.
MBG disorot bukan sekadar program kesejahteraan, melainkan berpotensi mendorong permintaan di sektor pertanian, susu, peternakan, dan usaha desa. Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara pemerintah menargetkan peningkatan produksi domestik hingga 900 ribu ton pada 2029.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih digadang menjadi motor ekonomi inklusif seperti model Amul di India atau Fonterra di Selandia Baru. Pembentukan 83.371 Koperasi Desa Merah Putih tercatat telah merealisasikan 5.000 gerai hingga April 2026, dengan target 30.000 gerai pada Agustus. Penyederhanaan regulasi distribusi pupuk, dari 145 aturan menjadi satu Peraturan Presiden, disebut sebagai contoh reformasi birokrasi yang mendukung program tersebut.
Sumber: Kedutaan Besar India di Jakarta (Embassy of India, Jakarta).
