Dalam rangka menindaklanjuti Minutes of Meeting (MoM) Capacity Development for the Indonesia Village Development Innovation Programme antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa), United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC), serta Kementerian Sains dan ICT (MSIT) Republik Korea diwakili oleh Platform Group dan Consortium Group, diselenggarakan workshop kewirausahaan untuk mendukung Program Inovasi Desa (PID). Workshop ini diselenggarakan bersama Seoul National University AIEES, Handong Global University, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.
Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan mengenai potensi usaha desa, penciptaan ide kreatif, dan penyusunan rencana usaha untuk meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan workshop juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama pembangunan internasional.
Kegiatan yang ditujukan bagi komunitas, pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau Village Owned Enterprise baik yang berada di desa maupun kelurahan dengan tajuk Village Innovation Program (VIP) diselenggarakan pada tanggal 19-21 Desember 2018 di University Club Hotel UGM. Dengan terselenggaranya acara ini, para peserta diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Indonesia untuk menghasilkan program-program dalam rangka peningkatan kapasitas kelurahan atau desa melalui bisnis, teknologi tepat guna, pemahaman regulasi, hukum, dan etika dalam wirausaha.
Pada sesi awal VIP, Prof. Gi-Hong Kim dari HGU menjelaskan mengenai dua aspek penting yang mendukung perkembangan ekonomi daerah, yaitu wirausaha dan inovasi. Dua hal tersebut akan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan tercapainya kemandirian desa. Lebih lanjut, Prof. Gi-Hong Kim mengatakan bahwa entrepreneurship bukan hanya sekedar membuat start-up bisnis maupun kejelian dalam melihat peluang, namun lebih menekankan kepada menciptakan pengalaman yang dapat memberikan kontribusi pengetahuan sehingga tercipta peluang-peluang baru. “Namun demikian, dalam berwirausaha kita juga harus melihat dan mempertimbangkan mengenai regulasi pemerintah dan hukum yang berlaku, karena terkadang regulasi dapat berganti sesuai dengan perkembangan situasi,” paparnya.
Dalam penyelenggaraan workshop kali ini, turut melibatkan fasilitator dari Kementerian PPN/Bappenas dan UKDW yang bertugas mendampingi peserta untuk berlatih menemukan persoalan penting yang terjadi di masyarakat, menggali alternatif solusi yang dimungkinkan, dan menuangkannya dalam konsep inovasi serta perencanaan bisnis. Pada hari pertama workshop, ditemukan beberapa persoalan mendasar yang ada di masyarakat seperti rantai distribusi yang mempengaruhi ketidakpastian harga bahan baku, ketergantungan ketersediaan bahan mentah pada iklim dan cuaca, serta pola pikir wirausaha di masyarakat yang belum menerapakan cara berpikir industri sehingga memperlambat peningkatan kapasitas produksi.
Melihat konsep dan pentingnya implementasi entrepreneurship tersebut, maka Priyanto Rohmatullah, S.E., M.A selaku wakil dari Kementerian PPN/Bappenas dan Ir. Henry Feriadi, Ph.D selaku Rektor UKDW menyatakan bahwa kerja sama ini dapat diteruskan dalam program ke depan yang akan melibatkan daerah-daerah di Indonesia dan Kamboja sesuai dengan agenda VIP yang akan diprakarsai oleh konsorsium dari Korea. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam workshop kali ini peserta dilatih untuk mempersiapakan perencanaan wirausaha serta inovasi daerah yang dapat menjadi model pengembangan capital growth dan akan disampaikan pada hari terakhir pelatihan.
