Tanggal 3 Agustus 2023, Jakarta – Praxis, agensi public relations (PR) dan public affairs (PA), telah sukses menyelenggarakan survei independen tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta konten media pada Maret 2023. Kini, Praxis kembali menggelar survei independen kedua dengan tujuan untuk mengetahui “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. Survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023, melibatkan 1.108 responden dengan rentang usia 17 hingga 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia. Dukungan dari Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) turut melengkapi pelaksanaan survei ini, dan beberapa temuan menarik telah diungkapkan:
- Lebih dari sepertiga responden meragukan bahwa pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
- Ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang paling penting oleh 73,29% responden, diikuti dengan mudahnya akses ke layanan dasar (71,84%) dan murahnya harga BBM dan bahan pokok (51,17%). Sementara itu, meningkatnya perdagangan internasional menduduki urutan terakhir (25%).
- Sebanyak 53% responden tidak puas dengan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini.
- Alasan utama responden menggunakan hak pilih adalah untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (56,5%), sementara tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang menjadi alasan terakhir (7,49%).
- Debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).
Sofyan Herbowo, Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), menyatakan bahwa survei #PraxiSurvey ini bertujuan untuk mendalami persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ia percaya temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya dan menjaga ekosistem demokrasi yang sehat.
Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden meragukan pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Namun, ada juga sebagian responden yang setuju (34,84%) dan tidak setuju (26,26%).
Dalam tanggapannya, Head of Research DBS Group, Maynard Arif, berpendapat bahwa pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat dari berbagai perspektif. Investor cenderung menunggu hingga seluruh calon presiden dan calon wakil presiden diumumkan sebelum berinvestasi. Sebaliknya, konsumsi masyarakat cenderung meningkat, karena banyak pelaku bisnis memberikan promosi selama masa pemilu.
Selain korelasi antara pemilu dan situasi ekonomi masyarakat Indonesia, survei ini juga menemukan bahwa 56,5% responden menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, 62,64% responden memilih debat terbuka sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi mereka dalam memilih pemimpin saat pemilu.
August Mellaz, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyampaikan bahwa temuan dari survei Praxis menunjukkan bahwa pemilih sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam menggunakan hak pilih dan mampu berpikir kritis tentang kualitas calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan salah satu misi KPU, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. KPU berharap pemilih dapat mempertahankan kesadaran tersebut, sementara para pemimpin harus menyusun kampanye yang sehat dan fokus pada program-program yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia, Agung Laksamana, menekankan pentingnya pemahaman calon pemimpin, media, dan praktisi PR dan PA tentang persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemilu, serta korelasinya. Hal ini akan membantu menyusun gagasan komunikasi yang efektif, berdampak, dan relevan. Ia mengapresiasi upaya Praxis dalam melaksanakan survei ini, yang diyakini memberikan banyak wawasan bagi para pemangku kepentingan menyambut tahun politik mendatang.
Survei ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dan menghindari golput. Selain itu, pemerintah juga perlu menggagas program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengkomunikasikannya secara tepat guna mencapai keselarasan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah.
