Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 Komisi I DPR RI meminta provider telekomunikasi untuk terus meningkatkan layanan akses internet secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat, banyaknya keluhan masyarakat terkait jaringan internet selama pandemi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja Dukungan Internet Masa Pandemi Covid-19 Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan sejumlah perwakilan Provider Telekomunikasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021).
RDP itu membahas perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, jangkauan layanan akses internet dan tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan akses internet, terutama pada masa pandemi.
Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro, Direktur Utama PT XL Axiata Dian Siswarini dan Dirut PT Indosat diwakili Director & Chief Innovation and Regulatory Officer Arief Musta’in.
Kharis juga menyoroti permasalahan blankspot di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta daerah perbatasan. Sementara di kota besar, imbuh politisi PKS itu penurunan sinyal seringkali terjadi, misalnya DKI Jakarta yang sudah mencapai 4G terkadang turun ke 3G atau 2G.
Sedangkan, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar persoalan blankspot segera diselesaikan. Sebab, jika dibiarkan hal ini akan menganggu pelayanan publik. “Ini adalah semua tujuannya untuk membantu kantor desa, puskesmas dan pelayanan publik lainnya. Jika dibiarkan, maka pelayanan publiknya akan terganggu dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik,” kata politisi Fraksi PKS.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan keluhan masyarakat terkait penurunan jaringan internet selama pandemi. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap internet semakin meningkat, namun tidak dibarengi dengan pelayanan maksimal.
Mengutip data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Bobby menuturkan selama pandemi 32 persen masyarakat mengadukan jaringan internet, 20 persen mengenai pemotongan pulsa, 14 persen sistem tagihan, 6 persen sistem transaksi, 6 persen pemotongan kuota, dan 6 persen paket internet, 4 persen jaringan instalasi, dan 2 persen terkait pelayanan pengaduan.
Karena itu, ia meminta provider telekomunikasi melakukan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Harus ada terobosan dan cara yang konkret untuk menyelesaikan aduan serta keluhan masyarakat soal internet ini,” tandas politisi Partai Golkar itu.
Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 juga memberikan sejumlah catatan, salah satunya meminta operator seluler terus memaksimalkan layanan data sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan pelayanan UMKM. (ann/sf)
