Peta Jalan Pendidikan (PJP) Nasional yang sedang disusun Komisi X DPR RI kelak bisa menjadi dokumen negara yang penting untuk menyusun kebijakan strategis di bidang pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memastikan PJP ini berisi semua persoalan krusial sektor pendidikan, baik klasik sampai yang modern.
“PJP bisa jadi dokumen negara yang jadi dasar kebijakan pendidikan untuk jangka yang lebih panjang. Kita semua sudah sepakat soal ini. Untuk itu, Panja (PJP) ini kita bentuk,” ungkap Hetifah saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja PJP dengan mitra Komisi X di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Ditegaskan kembali politisi Partai Golkar itu, PJP yang sedang disusun Panja Komisi X DPR ini, akan menjadi acuan yang konprehensif menyangkut pendidikan. Tidak saja bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), PJP juga bisa dimanfaatkan bagia semua kementerian terkait yang menunjang dunia pendidikan.
“PJP sangat penting sebagai acuan bukan hanya untuk Kemendikbud tapi juga negara. Salah satu yang menyita perhatian dalam PJP adalah soal pengelolaan tenaga pendidik dan dosen. Keberhasilan pendidikan kita dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi pendidik dan dosen ini. Tumpeng tindih dan tata kelola pusat dan daerah sering terjadi soal ini,” ungkap legislator asal Kalimantan Timur tersebut. (mh/sf)
