Jakarta – Pemerintah daerah diharapkan bisa memprioritaskan masalah kepenghunian rumah bantuan perumahan dari pemerintah.
Hal itu perlu dilakukan supaya bantuan perumahan yang telah dibangun tidak rusak dan dapat segera dihuni oleh masyarakat.
“Pemda yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah harusnya juga fokus pada kepenghunian rumah juga. Jangan sampai bantuan perumahan sudah dibangun tapi malah dibiarkan tidak berpenghuni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid di ruang kerjanya, Rabu (6/3/2019).
Menurut Khalawi, saat ini banyak Kepala Daerah yang mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerahnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut, namun perlu di cek kelengkapan administrasi dan kesiapan di lapangan.
Ke depan, imbuh Khalawi, Kementerian PUPR juga akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan mengenai bangunan perumahan yang selama ini telah dibangun dengan menggunakan dana APBN. Jika ternyata di lapangan ditemukan ada bangunan perumahan yang telah dibangun belum berpenghuni, maka pihaknya akan menghubungi pihak Pemda setempat untuk segera melakukan penghunian.
“Masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Jangan sampai ada bangunan rumah yang tidak berpenghuni lagi. Kalau mau mengajukan proposal pembangunan rumah, maka bangunan yang lama harus dimanfaatkan terlebih dulu,” katanya.
Terkait dengan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR sesuai dengan amanah dari Presiden Joko Widodo akan terus membangun infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Pasalnya, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara Malaysia juga memiliki potensi wisata serta kawasan pantai yang bagus jika di kelola dengan baik.
Selain membangun infrastruktur untuk Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Kabupaten Nunukan, Kementerian PUPR juga mendorong agar pembangunan perumahan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui Program Satu Juta Rumah. Tak hanya pembangunan rumah khusus untuk para petugas di perbatasan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan juga menyalurkan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan. Bantuan BSPS untuk Peningkatan Kualitas Rumah sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya senilai Rp 35 juta per unit rumah.
“Kabupaten Nunukan kan berbatasan dengan Malaysia. Jika potensi wisatanya dibangun dengan baik dan rumah masyarakatnya tertata serta memiliki kualitas baik, bukan tidak mungkin nantinya wisatawan dari Malaysia malah berkunjung ke Indonesia tepatnya di Kabupaten Nunukan,” harapnya.
Berdasarkan data yang ada, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2019 ini akan melakukan bedah rumah melalui Program BSPS untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan sedikitnya 470 unit rumah. Bantuan itu bisa bertambah jika ada keseriusan dari Pemkab Nunukan untuk melakukan pendataan serta penghgunian atas bangunan rumah yang telah dibangun oleh pemerintah. Program BSPS di Kabupaten Nunukan tersebut tersabr di tiga Kecamatan dan 16 Desa.
Kecamatan Sebatik Utara jumlah rumah yang akan dibedah sebanyak 110 unit, Kecamatan Sebatik Tengah 70 rumah dan Kecamatan Lumbis 290 rumah. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan mengalokasikan pembangunan rumah khusus (Rusus) sebanyak 140 rumah. Rusus yang dibangun terletak di Kecamatan Krayan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 30 unit, Kecamatan Sembakung sebanyak 50 Rusus dan 30 Rusus di Kecamatan Sebuku untuk petugas tenaga medis, 30 unit Rusus di Kecamatan Lumbis Ogong untuk pegawai negeri sipil (PNS).
“Kami harap melalui pembangunan Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Nunukan bisa meningkatkan kualitas hunian di kawasan perbatasan Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan terimakasih atas bantuan perumahan dari Kementerian PUPR ini. Menurutnya, Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami merasa bantuan rumah dari pemerintah ini masih sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Kami berharap Program Satu Juta Rumah ini bisa terus dilanjutkan bahwa ditingkatkan jangkauannya sampai ke daerah pelosok di perbatasan,” katanya.
