Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada periode 2015 – 2019, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, penyediaan air bersih hingga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Di Kota Balikpapan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Teritip. Bendungan yang dikerjakan mulai tahun 2014 hingga 2016 tersebut memiliki manfaat untuk menambah pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan sebesar 250 liter/detik. Bendungan Teritip memiliki luas genangan 94,80 hektar dengan kapasitas 2,43 juta meter kubik dengan urugan tanah setinggi 10,5 meter dan panjang 650 meter serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter. Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp 261,55 miliar, dengan kontraktor PT Waskita Karya.
Untuk distribusi ke rumah-rumah penduduk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. Pada tahap I akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur.
Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Marangkayu berkapasitas 12,4 juta m3. Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 4.500 Ha, sumber air baku 450 liter/detik, tenaga listrik sebesar 1,4 MW. Biaya konstruksinya berasal dari APBN Rp 63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan spillway dan APBD sebesar Rp 288,57 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan.
Untuk mendukung konektivitas antar wilayah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99,35 kilometer melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha ((KPBU) dengan biaya investasi sebesar 9,97 triliun dan biaya konstruksi 6,54 triliun.
Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini terdiri dari lima seksi, yaitu Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 Km dengan progres konstruksi 96,82%. Seksi II Samboja-Muara Jawa (30,98 Km) progres pengerjaan mencapai 83,73% dan Seksi III Muara Jawa-Palaran (17,50 Km) progresnya sebesar 97,21%.
Seksi IV Palaran-Samarinda (17,95 Km) progresnya sudah mencapai 75,33%, ditargetkan rampung Juli 2019 dan terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan (11,09 Km) progresnya mencapai 68% dengan target rampung Agustus 2019.
Kementerian PUPR juga membangun Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan. Jembatan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran jembatan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2019 akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda. Progres konstruksi jembatan ini telah mencapai 67,9% dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Infrastruktur persampahan juga telah dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Manggar di Kota Balikpapan dengan biaya Rp 160,3 miliar. TPA ini dapat melayani 450 ton sampah per hari atau setara dengan konsumsi sampah 750 ribu jiwa. Selain itu juga dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan anggaran Rp. 14,7 Miliar untuk menampung 10 ton sampah per hari atau setara konsumsi sampah 17.000 Jiwa.
Kementerian RI, AMD, UPH
