Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.
“Saya menyampaikan selamat Hari Aksara Internasional 8 September. Saya juga mendorong Kemendikbudristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau,” papar Gus Muhaimin dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Hampir tiga juta penduduk Indonesia saat ini masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yaitu Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), Kalimantan Barat (3,54 persen), Jawa Timur (3,21 persen), Sulawesi Tenggara (2,47 persen), Jawa Tengah (2,03 persen), dan Papua Barat (1,77 persen).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebutmeminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebab daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.
“Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara,” tutur Gus Muhaimin.
Selain itu, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, serta Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.
“Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (Sekolah Dasar/SD) Paket B (Sekolah Menengah Pertama/SMP), atau Paket C (Sekolah Menengah Atas/SMA),” ujarnya. (eko/sf)
