Polhukam, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan Pelantikan pejabat struktural merupakan sebuah hal yang wajar dan bagian dari dinamika organisasi.
“Tentunya semua kita sependapat bahwa regenerasi merupakan budaya yang wajib dijalankan, begitu pula dalam suatu organisasi. Regenerasi merupakan proses alamiah yang diharapkan agar menghasilkan outcome yang lebih optimal,” ujar Sesmenko Polhukam saat melantik para Pejabat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Sesmenko Polhukam berpesan agar para pejabat mampu memaknai dengan rasa syukur, dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan tupoksi jabatan saudara.
“Jabatan yang saudara emban tersebut adalah amanah yang harus kita pertanggung-jawabkan di hadapan Tuhan dan negara yang kita cintai. Oleh karena itu, segeralah menyesuaikan diri, mengenali tugas dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :
1. Kolonel Arh Johanis Payung, S.E., M.Tr (Han) sebagai Kepala Bidang Doktrin Pertahanan pada Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
2. Kolonel Laut (P) Rakhmat Arief Bintoro sebagai Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan pada Asisten Deputi Koordinasi, Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan;
3. Kolonel Inf Suteikno Suleman sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
4. Kolonel Inf Almuchalif Suryo, S.I.P., M.A. sebagai Kepala Bidang Otonomi Daerah pada Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
5. Letkol Sus Apris Maulana sebagai Kepala Bidang Kontra Intelijen pada Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
6. Gilang Leo Akbar, S.AB., M.AP sebagai Kepala Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan, Biro Umum;
7. Jon Iman Sofian, S.Kom., M.M sebagai Kepala Sub bagian Rekaman dan Transkrip Persidangan pada Bagian Persidangan dan Risalah, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan.
