Koordinasi Penanganan Kasus Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan

Senin/29 Oktober 2018 Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM-KKP menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kasus Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) dengan Kementerian/Instansi terkait, Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Kelauatan dan Perikanan, PPJK, Pengelola TPF, Cargo, Shipping line dan Stakeholder lainnya terkait kegiatan lalulintas ekspor-impor produk perikanan dari/ke Indonesia.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementerian Perdagangan yang menjelaskan implementasi sistem Indonesia National Single Windows dan mengajak para pelaku usaha sebagai pengguna aktif sistem tersebut untuk terus menggunakan sistem tersebut guna mendukung komitmen meningkatkan transparansi kinerja Pemerintah. Sementara KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjelaskan Proses dan Prosedur Penanganan Ekspor dan Impor Hasil Perikanan yang selama ini dilakukan di lapangan.

Baca juga  Bersedekah Melalui Program JKN-KIS

 

Sistem National Single Windows (INSW) merupakan Sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Entitas Pelabuhan/Bandar Udara, Entitas Keuangan/Perbankan, serta Pengguna Jasa dalam rangka meningkatkan transparansi, konsistensi, dan efisiensi proses ekspor/impor telah memberikan hasil signifikan dalam kecepatan proses administrasi perijinan dan pergerakan fisik barang. Jadi intinya  bicara INSW secara garis besar terdengar positif. Hal tersebut dikarenakan seluruh perizinan yang terkait dengan berbagai instansi pemerintah atau GA yang awalnya manual setelah berlangsungnya INSW bisa lebih efektif terutama dari segi waktu dan efesiensi penanganannya. Namun dengan level kompleksitas yang ada di Indonesia…. permasalahan terutama Human Error pasti ada saja, untuk itu perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala karena Komitmen kita jelas mengarah kepada perbaikan layanan di semua lini” untuk itu kegiatan ini perlu dilakukan guna melibatkan semua pihak berperan di dalam pembangunan sistem yang terbuka dan mampu menjawab permasalahan yang ada dengan meminimalisir terjadinya penyimpangan.