Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi bencana alam tanah longsor di Desa Sidamukti, Kecamatan Munjul, Majalengka, Rabu (27/1/2021). Rangkaian Kunjungan tersebut diawali pertemuan dengan Bupati Majalengka Karna Sobahi, beserta perwakilan Kementerian Sosial, BNPB dan Dinas terkait di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka.
Saat pertemuan berlangsung, Anggota DPR RI Nurhasan Zaidi mengungkapkan kunjungan kerja dilakukan untuk memastikan deteksi dan penanganan bencana sudah berjalan dengan baik. “Kita ingin meninjau langsung ke lapangan dan memastikan sejauh mana kesiapan Pemkab Majalengka dalam mitigasi dan penanganan bencana alam di Kabupaten Majalengka, khususnya bencana pergerakan tanah ini,” katanya.
Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pergeseran tanah di wilayah Majalengka. Mengingat, intensitas hujan yang masih tinggi. “Kita sudah baca kajian ahli geologi dari Kementerian ESDM, Majalengka terutama di daerah selatan punya kontur tanah yang sangat rawan terjadi bencana pergerakan tanah. Hampir 80 persen wilayahnya berpotensi mengalami pergeseran, sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Nurhasan menegaskan bahwa dengan tumbuh pesatnya pembangunan proyek-proyek nasional di Majalengka, seperti Bandara BIJB, Tol Cisumdawu, Aerocity dan lainnya, akan membawa Majalengka menjadi kota besar. Namun, diharapkan ada upaya mitigasi dan antisipasi potensi bencana harus serius tertangani.
“Tentunya persoalan bencana ini sangat kompleks, yang mengerikan adalah pergerakan tanah ini terus menjadi ancaman. InsyaAllah pasti ada jalan, yang penting kajiannya harus tuntas, solusinya harus komprehensif dan terintegratif, dan yang terpenting, harus disiplin melakukan monitoring evaluasi ketika program tersebut sudah digulirkan, sehingga menjadi gerakan bersama, sadar bencana,” jelasnya.
Politisi dari dapil Majalengka ini juga mengungkapkan harapannya agar segera dibuat Perda yang mewajibkan semua institusi berkoordinasi dan bersinergi dengan baik. “Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus aktif melibatkan pihak swasta, kita sama-sama tau bahwa banyak pabrik-pabrik yang tersebar di majalengka. Nah, kita bisa minta mereka melalui program CSR-nya untuk bersama mendukung program penanganan bencana ini,” pungkasnya.
Dalam paparannya, Bupati Majalengka Karna Sobahi menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana. Karena topografi dataran tinggi pegunungan di wilayah selatan yang rawan bencana alam longsor dan pergerakan tanah serta wilayah utara yang langganan banjir.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan sosial untuk penangana bencana alam di Kabupaten Majalengka, sebesar Rp 132.717.795,- berupa bahan makanan siap saji, makanan anak, dan alat-alat kebutuhan darurat bagi masyarakat korban tanah longsor. (ann/es)
