Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menekankan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mewujudkan program-program pembangunan yang berskala kecil dan menengah agar masyarakat terutama nelayan bisa langsung segera merasakan manfaat.
“Seharusnya KKP ini memiliki program-program yang afirmatif karena sampai saat ini nilai tukar nelayan belum juga signifikan untuk bisa meningkat.” terang Riezky dalam rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (6/9/2021).
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu pun meminta agar salah satu program KKP seperti pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi (shrimp estate) perlu dikaji kembali. Ia tidak ingin pada pelaksanaannya nanti akan menimbulkan kegaduhan akibat perencanaan dari hulu ke hilir yang tidak matang.
“Membicarakan shrimp estate bukannya kami tidak sepakat. Akan tetapi apakah program ini bahwa hilir dari program ini seperti apa, lalu siapa yang akan membeli produk dari program ini hingga dampaknya seperti apa pada masyarakat,” tegasnya
Di sisi lain, Anggota Komisi IV lainnya, Muhammad Syafrudin mengapresiasi rencana pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi tersebut. Akan tetapi ia memberikan catatan, di antaranya KKP perlu meningkatkan koordinasi baik dengan stakeholders internal maupun eksternal. Baginya, koordinasi menjadi kunci dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ke depannya, saya harap KKP melakukan sinergi dan koordinasi, sehingga pada saat berjalan pembangunan tersebut, tidak ada complain dari masyarakat,” tandas Politisi Fraksi PAN tersebut. (ts/er)
