Juni, Kementerian PUPR Akan Ground Breaking Rumah untuk ASN dan TNI Polri di Palembang

34

Jakarta – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan mengadakan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI / Polri di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada bulan Juni mendatang.  Rencananya sebanyak 3.000 rumah untuk ASN dan TNI/ Polri akan dibangun di Perumahan Bharayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land Kota Palembang di atas lahan seluas 50 hektar (Ha).

 

“Kami tengah menyiapkan ground breaking rumah untuk ASN dan TNI/ Polri di Palembang pada bulan Juni mendatang,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR KHalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Khalawi, di Kota Palembang ada pengembang perumahan yakni PT. Cipta Arsigriya  yang akan membangun rumah bersubsidi dan komersial di atas lahan 50 Ha. Saat ini mereka juga tengah menyelesaikan rumah contoh dengan tipe bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter.

“Ini merupakan bukti bahwa Program Satu Juta Rumah juga berjalan di daerah. Meskipun pengembangnya memiliki tanah yang strategis dan harganya mahal tapi mereka mau buat rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga. Hal seperti ini harus di contoh di daerah lainnya,” katanya MBR.

 

Sebelumnya, Khalawi menerangkan, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya di Bebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di tahun 2019 ini.

“Harga baru itu juga sudah sesuai dengan usulan yang telah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kenaikannya sekitar tiga persen sampe 7,75 persen. Harga rumah yang ditetapkan paling tinggi di wilayah Papua dan Papua Barat,” terangnya.

 

Khalawi menambahkan, dengan keluarnya PMK baru ini tentunya pengembang tidak ada alasan lagi untuk tidak membangun rumah untuk masyarakat. Sebab, salah satu usulan harga baru ini juga berasal dari usulan para pengembang.

“Pengembang sekarang bisa segera mengajukan KPR perumahan bersubsidi dengan harga yang baru ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di Kementerian PUPR, status capaian Program Satu Juta Rumah per tanggal 27 Mei 2019 sudah mencapai angka 400.500 unit. Kementerian PUPR juga tetap optimistis untuk mencapai target pembangunan rumah untuk masyarakat sebanyak 1.250.000 unit rumah tahun ini.

 

Lebih lanjut Khalawi menambahkan, pihaknya berharap seluruh stakeholder perumahan di Indonesia bisa lebih bersemangat untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Adanya stok – stok rumah yang dibangun para pengembang sebisa mungkin harus bisa segera dipasarkan mengingat kebutuhan rumah masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi.

“Kami optimis para pengembang juga akan lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat. Apalagi banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah,” terangnya.

Best Western Papilio Hotel Surabaya, Lion Air Group, Kementerian PUPR, Informasi Terkini Lion Air, Kementerian PUPR : Perlancar Mudik 2019-Tarif Tol Pandaan-Malang Belum Diberlakukan Hingga Lebaran,