Pandeglang – Sebanyak 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 ini akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adanya bantuan di sektor perumahan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Kami (Kementerian PUPR-red) akan memberikan bantuan bedah rumah berupa Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 ini,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (4/4/2019) kemarin.
Pemerintah, imbuh Khalawi, akan terus mendorong pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan di bedah menjadi layak huni dengan program BSPS.
Dalam kunjungan kerjanya, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid yang di dampingi oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita juga meresmikan rumah yang mendapatkan program BSPS yang dilaksanakan pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Khalawi menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 3,4 juta yang rumah yang tidak layak huni. “Ada dua tipe bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah yaitu dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya dan peningkatan kualitas syaratnya harus tanah sendiri,” terangnya.
Sebagai informasi, rumah swadaya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam proses pembangunan rumah swadaya di lapangan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR hingga akhir tahun 2018 lalu, imbuh Khalawi, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah melalui program BSPS sejak tahun 2015 hingga 2018 telah mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 987.047 unit.
Jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp 17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja 2,5 juta. Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta. Sedangkan yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp 5 juta.
“Bantuan stimulan untuk pembangunan baru yaitu Rp 35 juta dan Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tapi kami mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya secara bergotong royong. Pengerjaannya nanti juga dilakukan secara swadaya dan saling membantu antar warga,” terangnya.
Salah satu penerima bantuan rumah swadaya di Pandeglang, Yanti Komalasari menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Pemkab Pandeglang atas bantuan bedah rumah ini. “Saya merasa senang dengan adanya bantuan BSPS ini. Akhirnya kami bisa membangun rumah yang layak huni,” ujar Yanti.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menerangkan program BSPS sangat memacu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni sehingga membantu menunjang pertumbuhan perekonomiannya.
Selain meresmikan rumah yang mendapatkan program BSPS, Direktur Jendral Penyediaan Perumahan juga meninjau lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak tsunami Selat Sunda di Desa Mekarsari Kampung Sugal, Kecamatan Panimbang. Turut hadir mendampingi Kepala Satker SNVT Banten, Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) beserta jajaran.
