Wakil Ketua Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, angka literasi di Provinsi Banten termasuk yang agak rendah, begitupun pada minat bacanya. Terutama pada beberapa daerah-daerah kabupaten yang mengatakan baru 5-6 tahun berkembang secara ekonomi maupun infrastrukur. Tentu hal tersebut seiring sejalan antara berkembangnya pendidikan dengan minat baca masyarakat.
Saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI mengunjungi Perpustakaan Daerah di Kota Serang, Banten, Jumat (22/1/2021), Dede menilai, untuk tingkat provinsi, perpustakaan yang ada di Banten sudah memadai dan koleksi buku sudah cukup lengkap, bahkan disediakan juga pojok khusus Syekh Nawawi al-Bantani.
“Tetapi kita melihat distribusi atau penyebaran literasi kepada beberapa kabupaten belum seiring sejalan dengan provinsi. Apakah memang disebabkan karena distribusi buku perpustakaan yang ada di beberapa kabupaten atau kurangnya perustakaan sekolah yang ada di desa. Saya menduga memang saat ini banten sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalan melalui pengembangan infrastruktur,” ujar Dede.
Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, memang disparitas perpustakaan pada level kota besar dan kabupaten itu pasti terjadi, apalagi kalau bicara dari sisi bangunan. Tetapi di sini harus juga melihat marketnya, mesti dibedakan market antara desa dan kota. Karena memang secara infrastruktur dan pendidikan sudah terjadi disparitas.
“Kalau kita berbicara di desa atau di kabupaten, maka yang diperlukan masyarakat adalah buku-buku petunjuk tentang bertani, beternak dan pengembangan UMKM. Sedangkan jika yang tersedia cuma buku pelajaran mungkin buat anak-anak tidak menarik, mungkin mereka diawali dengan buku komik,” ungkapnya.
Politikus dapil Jawa Barat II ini menekankan, yang terpenting adalah bagaimana mengangkat angka literasi masyarakat dahulu. “Tapi kalau langsung masuk ke sebuah desa tertinggal dengan memberikan buku bacaan tentang statistik, yah mereka belum tentu mau baca,” terangnya.
Dede berharap, Perpustakaan Nasional sebagai penggawang perpustakaan di daerah dan Kemendikbud untuk perpustakaan sekolah, jangan hanya isinya buku-buku pelajaran serta Kominfo juga harus mulai untuk melakukan digitalisasi buku. Karena perpustakaan harus dibuat semenarik mungkin agak masyarakat bisa nyaman membaca.
“Saya belum lihat nuansa perpustakaan yang ada coffe shop-nya atau nuansa lain yang bisa buat orang nyaman duduk membaca. Sehingga orang datang ke tempat buku itu membuat orang ingin membaca. Jadi memang banyak faktor dan cara untuk meningkatkan minat baca. Ini perlu kerja sama dengan lintas kementerian, karena saya tahu anggaran Perpustakaan Nasional ini tidak besar,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Usman Asshiddiqi mengatakan, sejauh ini perhatian pemda untuk perpustakaan sudah bagus. Seperti infrastruktur gedung juga sudah layak, tetapi untuk koleksi buku jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, masih perlu banyak penambahan koleksi.
“Pada saat pandemi ini kami tidak berhenti, tapi kami terus berinovasi seperti membuat layanan peminjaman buku online dan diskusi bedah buku secara daring. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap melayani dengan baik, karena intinya perpustakaan kalau layanan bagus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Komisi X DPR RI juga menyalurkan bantuan Perpustakaan Nasional DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 kepada Provinsi Banten sebesar Rp 11.469.160.931. Dari total dana tersebut, akan dibagi kepada empat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Antara lain Kota Serang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. (jk/es)
