Jakarta, 18 Desember 2017 – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Merdeka Barat 9 dalam bentuk Diskusi Akhir Tahun dan Temu Media dengan tema “Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik” di Gedung Widjojo Nitisastro, Bappenas, Jakarta. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Pada 2018, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Kondisi perekonomian yang cukup baik, termasuk tingkat inflasi yang rendah diperkirakan dapat mendorong tercapainya target penurunan kemiskinan pada 2017, yaitu pada kisaran 10,4 persen pada akhir tahun. Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 240 ribu jiwa dalam satu tahun, yaitu Maret 2016 hingga Maret 2017,” ujar Menteri Bambang dalam diskusi. Indonesia menutup 2017 dengan ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran yang terus menurun. Koefisien gini menurun rata-rata 0,75 poin gini per tahun dari 2015 hingga 2017. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun rata-rata 0,34 persen poin per tahun. Pada akhir 2017, TPT diperkirakan mencapai angka 5,5 persen, menurun dari 6,18 persen pada 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat, yakni sebesar 70,99 pada 2017 dari 69,55 pada 2015. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga berkurang dalam setahun, sebanyak 0,22 persen poin atau dari 10,86 persen menjadi 10,64 persen dalam rentang waktu Maret 2016-2017 (year on year). Capaian target pembangunan lainnya sepanjang 2017, di antaranya stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan inflasi dalam rentang target, semakin meningkatnya investasi dengan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 37,9 persen pada Q3 2017, serta nilai tukar rupiah yang terjaga stabil pada kisaran wajar. Selain itu, infrastruktur konektivitas untuk pemerataan antar wilayah juga menjadi prioritas. Pada 2017, tiga bandara baru telah beroperasi, yakni Bandara Maratua di Berau, Kalimantan Timur, Bandara Werur di Tambrauw, Papua Barat, dan Bandara Koroway Batu di Tanah Merah, Papua. Tiga bandara tersebut melengkapi empat bandara yang sudah dibangun yakni Bandara Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Bandara Namniwel di Buru, Maluku, Bandara Miangas di Sulawesi Utara, dan Bandara Morowali di Sulawesi Tengah. Untuk konektivitas darat, tercatat sepanjang 1573,5 kilometer jalan baru dan 585,0 jalan tol (kumulatif) dibangun pada 2017. Penyediaan lintasan kereta api perintis juga mengalami kenaikan menjadi enam lintas. Jumlah rute subsidi angkutan barang tol laut turut meningkat, menjadi sembilan rute pada 2017. Atas upaya pembangunan tersebut, rangking daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari 82 pada 2014 menjadi 60 pada 2017 di daftar Global Competitiveness Index, World Economic Forum 2017. Untuk pembangunan yang lebih merata, pemerintah Indonesia juga terus berupaya mendorong ketersediaan energi dan pembangunan pita lebar di daerah terpencil. Pada 2017, rasio elektrifikasi mencapai 93,08 persen, kapasitas pembangkit mencapai 60,16 gigawatt, dan konsumsi listrik per kapita mencapai 977,69 kilowatt-jam. Sebanyak 222 kabupaten/kota sudah terlayani pita lebar 4G/Long Term Evolution (LTE). Pembangunan jaringan serat optik melalui proyek Palapa Ring tengah dilaksanakan di 57 ibukota kabupaten dan kota (IKK), 25 di antaranya dibangun oleh operator swasta. IKK yang telah terkoneksi tercatat sebanyak 432. Sepanjang 2017, situs dengan konten positif di internet mencapai 250.381. Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil melakukan penapisan (screening) konten negatif sebanyak 777.941 domain. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali. Indikator ekonomi makro 2018 yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, sesuai kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di antaranya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mencapai 13.400, harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 48 barel per dolar AS, lifting minyak mentah sebanyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu barel per hari. “Pemerintah yakin dengan menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai sasaran, target pembangunan diperkirakan akan tercapai,” tegas Menteri Bambang. Outlook Pembangunan Indonesia 2018 menargetkan koefisien gini sebesar 0,38, TPT sebesar 0,52 persen, dan IPM sebesar 71,38. Asumsi pencapaian TPT pada 2018 meliputi penambahan angkatan kerja baru sebanyak 2,5 juta, penambahan kesempatan kerja sebesar 500 ribu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, hingga jumlah penganggur menjadi kurang dari 7 juta. Sebagai tahun politik menjelang pemilihan presiden pada 2019, tahun 2018 menjadi tantangan unik bagi Indonesia. Studi literatur menunjukkan, dampak tahun pemilihan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah belanja barang partai politik meningkat dan belanja pemerintah juga relatif meningkat sebagai insentif kepada masyarakat (Wrone dan de Leon, 2014). Selain itu, konsumsi barang non-durable juga meningkat, sementara investasi swasta mengalami penurunan. Berkaca pada pengalaman Indonesia sebelumnya saat masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014, pertumbuhan Lembaga Non-Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada Q1 dan Q2 mencapai lebih dari dua puluh persen. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi, mampu melebihi pertumbuhan PDB (elastisitas >1). Konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan konsumsi LNPRT, menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Tercatat, konsumsi masyarakat ditargetkan meningkat sebesar 5,1 persen pada 2018, dengan indikator daya beli masyarakat meningkat, aktivitas ekonomi lebih baik, inflasi terjaga rendah, adanya kebijakan BBM satu harga, suku bunga kredit konsumsi yang lebih rendah, peningkatan lapangan kerja yang baik, pengembangan UMKM, dan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Investasi ditargetkan meningkat sebesar 6,3 persen, meliputi peranan investasi swasta (private-led) yang semakin meningkat, deregulasi peraturan, perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah, percepatan fasilitasi masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, perbaikan iklim tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan kredit dan restrukturisasi nonperforming loan, optimalisasi investasi pemerintah dengan peningkatan belanja modal, serta peran investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang semakin besar. Konsumsi LNPRT ditargetkan naik 5,8 persen pada 2018, mengingat daya beli masyarakat yang meningkat. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah bagi ajang internasional Asian Games 2018 dan World Bank/International Monetary Fund Annual Meeting. Selain itu, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak juga akan digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia. Terkait ekspor, kondisinya masih tumbuh kuat dan meneruskan momentum 2017, dengan target peningkatan sebesar 5,1 persen. Ekspor jasa diperkirakan melesat melalui peningkatan sektor pariwisata, sementara ekspor nonmigas meningkat karena upaya diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada. Kondisi ekonomi dan perdagangan global diperkirakan membaik dengan kenaikan harga komoditas meski terbatas.
Outlook Pembangunan Indonesia 2018 : Tantangan di Tahun Politik
