Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tentang Situasi Keamanan di Papua. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengapreasiasi keberhasilan aparat Kepolisian dan TNI dalam membebaskan sandera di Mimika, Papua dari kelompok kriminal separatis bersenjata.
“Itu sesuatu hal yang tidak mudah karena medannya memang sulit sekali dan kita tidak bisa membayangkan bahwa medannya seperti kota-kota di Jawa. Bukan. Tetapi medan yang untuk dicapai saja sudah memerlukan satu perjuangan yang cukup berat,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat pers rilis di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 20 November 2017.
Dijelaskan bahwa yang dihadapi saat ini adalah kelompok kriminal separatisme bersenjata. Istilah tersebut digunakan karena mereka melakukan tindakan kriminal, mereka mengancam, memalak, dan menyandera rakyat dengan menggunakan senjata api tapi dibenaknya dan yang mereka gunakan adalah instrumen separatisme
“Maka dalam konteks ini tentunya TNI juga bisa bertindak dan kita bersyukur bahwa sudah ada satu koordinasi yang sangat ketat, baik di pusat maupun daerah antara kepolisian dan TNI,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Ditegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kelompok-kelompok yang bertindak kriminal atau pun yang mencoba memisahkan diri dari NKRI. Sehingga, semua kegiatan yang mengarah ke separatisme harus dihentikan.
“Indonesia negara merdeka yang mutlak sudah mempunyai satu penguatan wilayah di seluruh negara Indonesia. Jadi semua kegiatan yang mengarah separatisme harus kita hentikan dari awal, itu sudah pasti, NKRI sudah final,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Seluruh Kementerian dan Lembaga
Menko Polhukam mengatakan, setelah pembebasan sandera tersebut akan ada langkah lanjutan yang terkoordinasikan dengan cukup baik antara aparat kepolisian, TNI, aparat intelijen, pemerintah daerah, dan juga kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, dalam rapat tersebut ada usulan untuk mengembalikan para pendatang di daerah pendulang emas tersebut.
“Kalau nanti kita biarkan mereka kembali ke daerah itu pasti akan terulang lagi karena daerah itu memang sangat terisolasi. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengembalikan mereka yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa, yang kemudian berasal dari suku lain di Papua kita kembalikan ke tempat asalnya. Sehingga yang tinggal nanti Suku Amungme,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Rakor tersebut juga membahas mengenai operasi opini, pelurusan opini. Menurut Menko Polhukam, dengan kejadian ini banyak sekali opini-opini yang beredar di masyarakat melalui media sosial yang menimbulkan banyak spekulasi. Oleh karena itu, Menteri Kominfo diberikan suatu tugas untuk memelopori bagaimana meluruskan opini-opini negatif tersebut, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri.
“Banyak sekali opini-opini yang sekarang salah, opini-opini yang tidak objektif, opini yang negatif, opini yang bersifat justru membangun kebencian,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan bahwa hal ini tentu akan dilawan dengan operasi opini, dengan memberikan satu penjelasan yang benar kepada masayarakat. Sehingga jangan sampai ada tuduhan-tuduhan seperti yang biasa dihadapi, ada kesewenang-wenangan, ada brutalitas dari aparat keamanan, ada ketidakadilan.
“Bukan. Tapi betul-betul kita justru melindungi warga Negara Indonesia yang tersandera oleh kelompok kriminalitas separatisme bersenjata,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Irjen TNI Letjen TNI Dodik Wijanarko, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kemenkumham, perwakilan Kementerian Pertahanan, perwakilan BIN.
