Jakarta, 14 Januari 2021 Kemenkeu – Pada Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelolaan kas negara harus semakin ditingkatkan agar tidak ada account dan uang yang idle di pusat maupun di daerah.
“Cari cara untuk bisa menyebabkan treasury function berjalan secara maksimal. Menghilangkan berbagai hal yang sifatnya idle atau pemborosan atau dalam hal ini value for money-nya menurun,” ujar Menkeu yang hadir pada acara tersebut secara virtual, Kamis (14/01).
Berbagai inovasi yang telah dilakukan DJPb, seperti Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dan implementasi virtual account untuk rekening Kementerian Lembaga, diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan penerimaan negara dan memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Saya harap ini bisa betul-betul meningkatkan fungsi treasury dengan mengoptimalkan jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas secara maksimal juga accountability control yang makin baik,” kata Menkeu.
Konsolidasi informasi keuangan juga diharapkan terus dilakukan. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang mengintegrasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) dapat dikembangkan agar kedua sistem tersebut dapat terintegrasi secara real time, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.
“Sekarang dengan inisiatif SIKRI, saya harap integrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi keuangan yang lengkap, memiliki akurasi, dan kecermatan yang paling tinggi,” tutup Menkeu.
