Seremonia.id – Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan penjualan domestik untuk ekspor minyak sawit karena tingginya persediaan minyak nabati telah menahan pemulihan harga buah kelapa sawit, kata menteri perdagangan pada hari Jumat, dilansir dari Reuters.
Sejak mengakhiri larangan ekspor sementara pada akhir Mei, produsen minyak sawit terbesar dunia itu telah mewajibkan perusahaan untuk menjual sebagian hasil produksinya di dalam negeri sebelum mengeluarkan izin ekspor, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai DMO, dalam upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng.
Namun, larangan pengiriman sementara dan kebijakan DMO telah menyebabkan lonjakan stok minyak sawit, masalah penyimpanan, dan penurunan harga buah sawit yang diterima petani.
Menteri Zulkifli Hasan mengatakan kepada wartawan Reuters bahwa kebijakan sebelumnya untuk mengatasi masalah seperti itu, termasuk penghapusan sementara pungutan ekspor dan kuota ekspor yang lebih besar, telah gagal memangkas stok dengan cepat.
“Saya sedang mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan DMO sehingga ekspor dapat keluar dengan cepat, tetapi saya ingin jaminan dari teman-teman kita di kilang,” katanya kepada wartawan Reuters saat berkunjung ke pasar, menurut rekaman suara yang disediakan oleh kementerian.
Pihak berwenang Indonesia menyadari antisipasi permintaan tinggi dari India dan Pakistan untuk liburan Diwali mendatang dan akan memastikan bahwa pembeli memiliki pasokan yang cukup, kata Zulkifli.
Dilansir dari Reuters, industri minyak sawit Indonesia telah melobi untuk pelonggaran pembatasan ekspor dan pajak, dengan alasan bahwa jika tidak, produk dapat terbuang sia-sia, terutama dengan panen yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan mendatang dan dengan penyimpanan pada kapasitas.
Sebuah asosiasi industri mengatakan minggu ini Indonesia harus mengekspor 6 juta ton minyak sawit pada Agustus jika ingin mengurangi tingkat persediaannya kembali normal.
Ekonomi terbesar di Asia Tenggara telah menghapus pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit hingga 31 Agustus dan berencana untuk menetapkan harga referensi minyak sawit mentah setiap dua minggu, bukan bulanan sehingga harga dan pajak yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi pasar.
