Surabaya (26/6) – Perlu pengawasan yang ketat dan secara terus menerus selama bendungan dalam pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan, karena kegagalan bendungan dapat disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi yang kurang baik.
Demikian pernyataan Kepala Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan, di depan 20 peserta Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan yang diadakan di Balai Diklat Wilayah VI Surabaya, Rabu (26/6).
Dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, lanjut Yudha, akan menjamin bendungan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai keamanan yang cukup. Ini karena bendungan, disamping memiliki manfaat yang besar, juga menyimpan potensi bahaya yang besar pula. Bendungan yang runtuh akan menimbulkan banjir bandang yang akan menimbulkan korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan yang sangat parah di daerah hilir.
Bencana yang ditimbulkan oleh keruntuhan bangunan bendungan tidak hanya terjadi di lokasi bangunan seperti gedung, jembatan dan lain-lain, tetapi menyebar sampai ke hilir dengan areal yang sangat luas.
Lebih dari itu, pembangunan suatu bendungan membutuhkan investasi relatif sangat besar. Dengan demikian kegagalan atau keruntuhan suatu bendungan dapat menimbulkan kerugian ganda, yaitu selain kehilangan investasi juga menimbulkan bencana banjir di daerah hilir bendungan.
Oleh karena itu dengan melaksanakan secara rutin dan teratur kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, maka ancaman bencana dan kerugian yang timbul akibat kegagalan bendungan dapat diidentifikasi sedini mungkin yang bisa diketahui dengan adanya tanda–tanda kelainan pada bendungan, sehingga pemilik/pengelola bendungan dapat segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan terjadinya kondisi yang lebih buruk.
Operasi dan pemeliharan bendungan merupakan bagian dari upaya pengelolaan bendungan yang ditujukan untuk merawat dan mengecek kondisi bendungan beserta waduknya, termasuk memantau perilaku bendungan dan volume air waduk agar terjaga keamanan dan fungsinya.
Karena itu, melalui kegiatan pelatihan tersebut akan disampaikan hal–hal yang perlu disiapkan oleh para peserta selama pelatihan, baik teknis maupun non-teknis untuk meningkatkan keterampilan para petugas pengelola bendungan/para pemilik bendungan dalam mengoperasikan dan memelihara bendungan, sehingga bisa menekan sekecil mungkin risiko kegagalan bendungan akibat kesalahan operasi dan pemeliharaan.
“Saya berpesan, para petugas pengelola bendungan harus mampu beradaptasi dengan segala hambatan. Yang sebelumnya mengharuskan konsultasi di lapangan sekarang sudah bisa diatasi sendiri sedini mungkin terhadap potensi-potensi kerusakan bangunan bendungan yang terjadi di lapangan. Kepada para petugas pengelola bendungan kami harapkan dapat berupaya aktif bersama BPSDM untuk mendukung SDM Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan global”, pungkas Yudha.
UPH, Vivo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kementerian RI, Kementerian PUPR, Kemenpora RI, Inspirational Video, Motivational Video, Kominfo RI, Proyek Bendungan PUPR,
