Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi kinerja penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun anggaran 2026. Pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (19/10/2026), dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BP Tapera, perwakilan perbankan, serta asosiasi pengembang.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP hingga 19 Oktober 2026 mencapai 184.342 unit dengan total nilai sekitar Rp23 triliun. Jika ditambah 39.830 calon debitur yang masih dalam proses pembiayaan di perbankan, total realisasi dan calon penerima mencapai 224.172 unit, atau sekitar 64 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit pada 2026.
Perkuat Koordinasi dengan Bank dan Pengembang
Program ini berjalan melalui jaringan 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 8.287 pengembang yang tersebar di 11.504 lokasi perumahan pada 391 kabupaten/kota di 36 provinsi. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya langsung mengawal kendala teknis maupun administratif di lapangan agar proses pembiayaan tidak tersendat. Tim khusus juga dibentuk untuk mempercepat validasi data, sementara 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober 2026 guna mendorong minat masyarakat terhadap KPR Subsidi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa setiap target pasti menghadapi kendala, namun yang membedakan adalah kemampuan menyelesaikan masalah tersebut. Ia meminta seluruh bank penyalur meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada jajaran direksi masing-masing bahwa evaluasi akan dilakukan secara terbuka.
Selain FLPP, rapat tersebut juga membahas perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebut realisasi KUR Perumahan secara nasional telah mencapai sekitar Rp27,7 triliun. BP Tapera menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian PKP, perbankan, dan pengembang untuk mengejar target pembiayaan perumahan nasional hingga akhir 2026.
Sumber: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
