Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar evaluasi kinerja penyaluran KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun anggaran 2026 di kantor BP Tapera, Jakarta, akhir pekan lalu. Evaluasi ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perwakilan bank penyalur Himbara, asosiasi pengembang perumahan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran FLPP hingga saat ini baru mencapai 160.070 unit atau sekitar 45,73% dari target, terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun. Menurutnya, sisa waktu tiga bulan di tahun 2026 perlu dikejar dengan dukungan berbagai pihak. BP Tapera mencatat masih ada potensi permintaan sebanyak 48.679 unit yang jika tercapai bisa mendorong total realisasi menjadi 208.749 unit.
Baca juga:
- FLPP 2026 Baru 44 Persen, BP Tapera Kebut Akad Massal 71.000 Unit
- BP Tapera Optimis Capai Target 2026
Salah satu strategi yang disiapkan adalah menyasar calon debitur berpenghasilan tetap seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh, yang dinilai punya peluang lebih besar lolos verifikasi bank. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengusulkan pendekatan yang lebih tersegmentasi dan terintegrasi dengan kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, serta pengembang perumahan lokal, termasuk kerja sama dengan HRD perusahaan untuk menjaring calon peserta potensial.
Rencana Rumah Alih Kepemilikan (Rumah Recycle)
Kementerian PKP tengah merumuskan aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan atau yang disebut rumah recycle. Sri Haryati menegaskan aturan ini perlu disiapkan secara matang agar mitra kerja siap saat kebijakan tersebut diterapkan. Heru menambahkan bahwa semangat aturan ini juga untuk melindungi konsumen, khususnya terkait rumah yang kondisinya tidak layak dan perlu dibenahi sebelum berpindah kepemilikan.
BP Tapera dan Kementerian PKP juga menyinggung kebijakan tenor cicilan FLPP hingga 40 tahun yang telah berjalan dan dinilai memberi dorongan positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah pertama. Ke depan, BP Tapera bersama Kementerian PKP dan mitra kerja akan membentuk gugus tugas untuk memantau dan mengevaluasi capaian FLPP setiap minggu hingga akhir tahun.
Sumber: BP Tapera.
