Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penanganan kemacetan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melalui sejumlah kebijakan, mulai dari sistem transportasi terpadu, pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), pembangunan jalan tol dan non tol. Hal tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan penanganan kemacetan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)Tahun 2018-2029.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan penanganan kemacetan lalu lintas secara terpadu akan mendukung pengembangan kawasan metropolitan Jabodetabek yang lebih tertata dan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tinggal dekat dengan tempatnya bekerja. Saat ini Pemerintah tengah menyelesaikan sejumlah infrastruktur untuk mendukung transportasi massal seperti MRT (Moda Raya Terpadu) Ratangga, LRT (Light Rapid Transportation) dan Jalan Tol.
“Sebenarnya tidak hanya pada integrasi transportasi. Tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh. Saat ini sedang dirumuskan oleh Bappenas, mulai dari rencana transportasinya, hingga pembangunan rumah susun berkonsep TOD (transit oriented development),” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa, (29/1/2019).
Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai pembangunan proyek Rusunami TOD sejak April 2017 di Tanjung Barat dan Depok yang diperuntukan bagi MBR dan Non MBR. Animo masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal tersebut juga tinggi, sehingga diluncurkan proyek TOD lainnya yakni di TOD Juanda, Tanah Abang, Rawa Buntu, Jurang Mangu dan Cisauk.
Menteri Basuki menyatakan konsep hunian TOD diharapkan mampu meningkatkan pasokan rumah khususnya di perkotaan dengan harga yang relatif terjangkau dan dekat dengan moda transportasi publik. “Disamping mengurai kemacetan akan mengurangi kekumuhan, kedepannya pembangunan hunian TOD dimungkinkan tidak hanya di stasiun, tetapi juga di kawasan permukiman yang terintergrasi dengan moda transportasi,” jelasnya
Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi kemacetan Jabodetabek saat ini diantaranya adalah penyelesaian pembangunan jalan tol Jabodetabek secara bertahap meskipun menghadapi tantangan pembebasan lahan. Total panjang ruas jalan tol Jabodetabek dalam konstruksi/pembangunan pada kurun 2015-2019 sepanjang 401 Km, dengan rincian dalam tahap konstruksi sepanjang 346 Km & operasi sepanjang 55 Km termasuk Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok (11,4 Km) dan Ciawi – Cigombong (15 Km).
Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10 ruas tol dapat beroperasi sepanjang 167 Km, yakni Tol Kunciran – Serpong (11,1 Km) dengan progres 84%, Bekasi – Cawang – Kp. Melayu (Becakayu) (10,7 Km dari 21 Km) dengan progres 72%, Bogor Ring Road (4,5 Km dari 13 Km) dengan progres 71%, Cinere – Jagorawi (11 Km dari 14,7 Km) dengan progres 61%, Jakarta – Cikampek II Elevated (36,4 Km) dengan progres 63,5%, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (14,2 Km) dengan progres 44%, Serpong – Cinere (10,1 Km) dengan progres 30%, Cibitung – Cilincing (34 Km) dengan progres 45%, Cimanggis – Cibitung (26,5 Km) dengan progres 32%, Sunter – Pulo Gebang (9,4 Km), bagian dari 6 ruas Jalan Tol DKI dengan progres 17,4%.
Pembangunan 6 ruas jalan tol Jakarta sepanjang 69,8 Km, ditargetkan untuk beroperasi penuh pada tahun 2022. Sementara untuk mengurangai kemacetan di ruas tol Cikampek, pada pekerjaan pembangunan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated dilakukan pengaturan windows
time kontraktor, penerapan sistem ganjil genap hingga Tambun, pengaturan truk, dan pelarangan angkutan over dimensi/overload, serta sinkronisasi dengan pekerjaan LRT dan Tol Cibitung-Cilincing.
Kementerian PUPR juga membangun flyover Pasir Gombong (selesai 2018), FO Martadinata Bogor (selesai 2019) dan FO Martadinata Pamulang (tahap lelang). Sedangkan untuk penanganan jalan nasional, juga dilaksanakan penanganan kerusakan jalan nasional di Jalan Kalimalang dan pelebaran jalur Ciawi – Puncak Bogor (5 km) termasuk pembangunan rest area Gunung Mas 5 Ha dan perkuatan tebing (penanganan longsor) yang ditargetkan selesai tahun 2019.
Terkait wacana agar sepeda motor dapat menggunakan jalan tol, Menteri Basuki menyatakan tengah membahas secara teknis bersama instansi terkait. “Ada wacana untuk memberikan fasilitas pada pengendara motor. Secara regulasi sudah dimungkinkan, seperti di Jembatan Suramadu sudah ada jalur kendaraan bermotor roda dua dan Jalan Tol Bali Mandara. Kalau untuk sepeda motor lewat jalan tol kita harus menyiapkan fasilitasnya agar aman. Terutama jarak maksimum untuk sepeda motor untuk istirahat. Harus kita pikirkan jalur dan tempat istirahatnya. Hal ini yang sedang dikaji secara teknis,” ujarnya.
