Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan perlu ada strategi khusus untuk mendorong tingkat literasi nasional. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat untuk turut berperan meningkatkan kegemaran membaca. Menurut Agustina, salah satu tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kegemaran membaca yang baik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendorong seluruh pegawai negeri agar membaca minimal tiga buku per tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.
“Nah, seruan semacam ini jika terjadi di tiap pegawai negeri, saya meyakini kegemaran membaca ini akan menular maka masyarakat sekitar akan mengikuti,” pesan Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring dengan jajaran Kemendagri RI, Kemendes PDTT RI, Kominfo RI, Kemendikbud RI, dan Perpusnas RI, Selasa (2/2/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi menambahkan, khusus di wilayah pedesaan, selain PNS tokoh masyarakat lainnya, seperti Pendamping Desa dan Karang Taruna juga dapat diberdayakan untuk meningkatkan literasi.
“Perangkat desa, seperti pendamping desa serta karang taruna harus diberdayakan untuk membuat program harian yang berkaitan dengan literasi dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Jadi, perpustakaan desa harus kita optimalkan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sebelumnya Perpusnas RI melaporkan bahwa capaian Indeks Budaya Membaca Tahun 2019 adalah 53,84 (kategori sedang). Angka tersebut diperoleh melalui survey kegemaran membaca yang dilaksanakan Perpusnas RI di 102 Kabupaten/Kota pada 35 provinsi dengan tiga parameter. Pertama, frekuensi membaca buku; Kedua, durasi intensitas membaca dalam sehari satuan jam; Ketiga, banyaknya bacaan yang telah dibaca dalam 3 bulan terakhir satuan judul.
Selain itu, menurut laporan dari Pusat Penelitian dan Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019, disampaikan aktivitas literasi membaca tingkat nasional masih berada pada kategori rendah. Hal itu terutama dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dimensi akses terhadap bacaan dan dimensi budaya membaca yang masih rendah. (rdn/sf)
