Malang – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana memberikan subsidi ke pelayaran rakyat guna mendorong perbaikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan pelayaran rakyat. Penerapan subsidi akan dicoba diterapkan di dua tempat yaitu pelayaran rakyat di Danau Toba dan Selayar.
“Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara menjadi momen untuk memperbaiki sistem transportasi multimoda. Sekarang itu di Toba ada begitu banyak kapal yang memang tidak memenuhi syarat, sehingga saya harus mencari cara untuk memperbaiki angkutan antar moda, salah satu caranya dengan membiayai atau memberikan subsidi,” jelas Menhub dalam acara Simposium XXI Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi, Wisuda Program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (20/10).
Subsidi tersebut diberikan sebagai langkah menaikkan kualitas kapal rakyat, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan dan semua kapal memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
“Pemerintah atau badan tersebut memberikan subsidi kepada angkutan yang sudah eksis, karena dengan kita memberikan subsidi ada satu ruang bagi kita (pemerintah) untuk naikan kualitas. Mereka berhak menerima subsidi namun harus memberikan syarat-syarat safety yang sesuai dengan SOP,” tutur Menhub.
Selain itu, Menhub juga meminta untuk diselenggarakan edukasi kepada para pengemudi moda transportasi, termasuk nakhoda, agar semuanya memahami SOP.
“Di Toba terminalnya kita perbaiki, begitupula SOP-nya. Kita didik orang-orangnya melalui koperasi. Kita mendidik nakhoda dan kita pastikan kapal yang belayar itu harus sesuai standar,” paparnya.
Pemberian subsidi ini juga untuk mengefisiensi anggaran pemerintah. Dengan anggaran yang lebih efisien namun masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan kualitas kapal yang baik.
“Jadi gini sederhananya selama ini saya membuat kapal membutuhkan dana ratusan miliar dan hanya bisa untuk membuat 10 kapal. Jadi daripada saya hanya bangun 10 kapal, dana tersebut lebih baik untuk mensubsidi kapal-kapal masyarakat yang suda ada. Tapi masyarakat harus memenuhi kapal itu dengan kualifikasi yang sesuai dengan safety baru bisa mendapatkan subsidi. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pendapatan, kapalnya juga lebih safety, uang pemerintah pun enggak banyak keluar dan pola ini akan dikembangkan di mana-mana,” jelas Menhub.
Menhub mengatakan dana yang disiapkan untuk seluruh angkutan mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan untuk subsidi pelayaran rakyat 20 persen dari dana keseluruhan atau sekitar Rp 400 miliar.
“Angkutan menyeluruh dananya ada Rp 2 triliun, ke angkutan bukan rakyat saja tapi dari angkutan besar ke kota besar Surabaya ke Merauke atau Surabaya ke Sulut dan sebagainya Rp 2-3 triliun. Pelayaran rakyat 20 persen dari itu. Makanya ada inisiatif bagaimana kalau pelayaran rakyat model di Toba sama Tanjung Selayar kita subsidi sebagai bagian investasi kapal pada kegiatan-kegiatan tersebut. Jika Toba dan Tanjung Selayar ini berhasil, model ini bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain,” pungkasnya.
