Jakarta – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, di tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2019 kinerja pelaku hubungan masyarakat (humas) kerap dinilai memiliki kepentingan.
Menyikapi kondisi pekerja humas yang dianggap seperti itu, Niken menilai hal itu sebagai sebuah tantangan agar dapat terus melakukan profesi secara baik sebagai pemberi informasi ke publik.
“Setiap hari kita mendengar informasi yang tidak sesuai dan konten negatif mengenai data atau program pemerintah. Meskipun pemerintah sudah mengklarifikasi tetapi masih ada yang sengaja menyebarkan informasi bohong (hoaks) ke ruang publik,” ujar Niken dalam Pertemuan Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Oleh karena itu, Dirjen Niken mengajak para humas supaya lebih memaksimalkan perannya dan bersinergi melakukan branding program pemerintah. Menurut Niken, dalam upaya branding tugas humas memiliki kontribusi penting. Apalagi untuk menghindari isu negatif di tengah masyarakat, para humas perlu menyusun strategi komunikasi lebih baik lagi untuk tahun 2019.
“Tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama karena masyarakat saat ini sudah semakin berkembang dan beralih dari konvensional ke era digital. Pertemuan selanjutnya untuk menyusun kembali strategi komunikasi yang efektif,” ucap Niken.
Pertemuan kali ini merupakan forum konsolidasi, evaluasi serta sosialisasi Program Kehumasan Pemerintah tahun 2018. Sekaligus juga untuk lebih meningkatkan peran dan tugas pekerja humas. Pertemuan itu juga dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Adita Irawati.
Kepuasan Masyarakat Terus Menanjak
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terbukti berdasarkan data terus meningkat. Ada latar belakang analisis yang menjadi acuan tingkat kepuasan kinerja pemerintah saat ini.
“Kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini angkanya meningkat yaitu 66,8 persen. Sementara yang mengaku tidak puas atau sangat tidak puas hanya 33,3 persen,” ucap Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Adita Irawati.
Adita mengatakan, latar belakang analisis kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebab program kerja dilakukan. Sedangkan yang mengaku tidak puas sebab dari banyaknya isu di media massa yang membuat masyarakat belum menentukan pilihan.
“Salah satu isu yang dirasa membuat masyarakat belum puas terhadap kinerja pemerintah adalah harga bahan pokok yang masih memberatkan. Tapi ini hanya persepsi sebagian masyarakat sebab kondisi di lapangan bisa bervariasi,” ujar Adita.
Guna membuktikan persepsi sebagian masyarakat tersebut, maka Presiden ketika melakukan kunjungan kerja selalu menyempatkan ke pasar tradisional dan bertemu langsung masyarakat. Sehingga Presiden ingin benar-benar memastikan secara obyektif persepsi tersebut dari bukti realita di lapangan dengan isu di media massa.
Dalam kesempatan agenda berlangsung, Adita juga menyampaikan pesan Presiden kepada para pekerja humas agar terus mensosialisasikan informasi positif kepada masyarakat guna membangun kepercayaan.
