Denpasar – “Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri, juga meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,” Demikian disampaikan Presiden RI, Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2018.
Setelah tahun-tahun sebelumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif, berikut upaya pemerataan, Pemerintah kini menekankan pembangunan manusia Indonesia yang tangguh. Inilah titik pijak sekaligus fondasi utama Indonesia menuju negara maju. Demikian juga dengan BPOM RI. Untuk dapat mendukung pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat tak pelak lagi menjadi suatu keharusan.
“Tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin hari semakin kompleks, dapat diatasi dengan optimal jika BPOM RI mempunyai SDM yang memiliki komitmen kuat, berintegritas, dan professional,” pernyataan ini selalu disampaikan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito pada setiap pelantikan pejabat struktural di lingkungan BPOM RI. “Dinamika lingkungan strategis di tingkat global dan nasional harus kita antisipasi dan respon dengan penguatan aspek legal, kelembagaan, infrastruktur, dan kompetensi SDM.” jelasnya.
Demikian pentingnya aspek SDM, sehingga Rapat Evaluasi Nasional (REN) pengawasan obat dan makanan tahun 2018 ini mengangkat tema “Membangun Insan dan Pemimpin BPOM RI yang Berjiwa Tangguh dan Taqwa, Agar Berkinerja Tinggi Melayani dan Melindungi Masyarakat untuk Obat dan Pangan Aman dan Berkualitas.”. Selain bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan POM 2015-2019 di tahun 2018, kegiatan REN ini juga dilaksanakan untuk melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan membahas permasalahan pengawasan obat dan makanan serta upaya tindaklanjutnya.
“Tahun 2018 merupakan tahun transisi bagi organisasi dan tata kerja BPOM RI setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM,” ujar Penny K. Lukito. “Telah banyak hal yang kita lakukan di tahun ini. Mari kita evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta upaya perbaikan/perkuatan pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 dan rencana tindak lanjutnya.” imbuhnya.
Salah satu program prioritas BPOM RI tahun 2018 adalah pembentukan 40 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di kabupaten/kota yang merupakan proyek prioritas nasional bidang kesehatan tahun 2018. Pembentukan kantor BPOM di kabupaten/kota ini tidak semata-mata sebagai penguatan kelembagaan BPOM, tetapi juga merupakan wujud komitmen BPOM dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.
Namun, program prioritas tersebut tidak akan berhasil secara optimal tanpa sinkronisasi dan sinergisme antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPOM mengharap dukungan dari pemerintah daerah khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif. Hal tersebut diwujudkan secara konkrit oleh BPOM RI dengan melakukan penandatanganan kesepakatan pada kegiatan REN ini.
Pada kesempatan ini, Kepala BPOM RI dan Gubernur Provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kesepakatan bersama BPOM RI dan Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, membangun jejaring, kemitraan dan koordinasi dalam bidang pengawasan obat dan makanan ini, meliputi kegiatan/program peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, jejaring kerja dalam pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Selain itu, Kepala BPOM RI juga meresmikan kantor BPOM di kabupaten/kota melalui penandatanganan prasasti, yang secara simbolis diwakili oleh kantor BPOM di Kabupaten Buleleng. “Melalui kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menunjukkan dedikasi terbaik, maksimalkan esensi dan memberikan makna berarti dari keberadaan kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara.” tutup Penny K. Lukito.
