Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo menekankan untuk segera melakukan normalisasi roda kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
“Setelah mendengarkan berbagai pelaporan dari Menteri dan Lembaga terkait masalah penanganan bencana ini, maka Presiden RI Bapak Jokowi memberikan satu penekanan untuk segera melakukan normalisasi roda kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana itu secepatnya. Jadi bukan kemudian mendukung terjadi pengungsian besar-besaran di daerah itu, tapi justru kita segera memulihkan roda perekonomian, roda kehidupan di masyarakat terdampak bencana supaya mereka merasa aman, tercukupi kebutuhannya dan tidak perlu mengungsi,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Namun, lanjut Menko Polhukam, hal tersebut dilakukan tentu dengan penjelasan-penjelasan yang cukup akurat dari BMKG mengenai gempa-gempa susulan yang mungkin akan terjadi, sehingga membuat mereka tenang. Menurutnya, dalam rangka normalisasi itu yang penting adalah bagaimana listrik, bahan makanan dan minuman yang cukup, dan juga pemukiman sementara.
“Pemenuhan listrik, bahan makanan dan minuman yang cukup, tenda dan sebagainya sudah ada dicukupi dan sudah berangsur-angsur datang karena kalau makanan cukup, minuman cukup, pemukiman sementara ada, listrik menyala, saya kira masyarakat tenang dan tidak ada keinginan untuk menunggu rehabilitasi kehidupan di Palu dan sekitarnya,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kegiatan lain yang segera dilakukan yaitu Presiden menekankan adanya proses pemakaman yang dipercepat. Menko Polhukam mengatakan, sampai dengan pagi ini sudah dimakamkan kurang lebih sebanyak 900 mayat, tapi kecuali itu memang ada sebagian diambil keluarganya. “Mudah-mudahan hari ini selesai pemakaman itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, Presiden juga menekankan pembersihan kota yang harus segera dilakukan agar suasana kota yang berantakan bisa rapih kembali. “Ini tentu tugas Menteri PUPR yang cukup berat tapi tadi beliau menyanggupi untuk dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dua minggu beliau menyatakan segera akan dapat dibersihkan itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam Ratas tersebut juga disampaikan perlunya perbaikan manajemen bencana, sehingga tadi setelah adanya pengalaman di Lombok dan Palu, pemerintah melihat adanya kelemahan-kelemahan untuk melakukan satu kegiatan tanggap darurat.
“Presiden juga tadi mengarahkan manajemen bencana ini sehingga kita lebih siap lagi. Kita tidak mengharapkan adanya bencana tetapi ketika adanya bencana kita bisa lebih siap dengan perlengkapan yang jelas, dengan sistem manajemen yang jelas, dengan pengendalian yang jelas, walaupun kita sudah punya Basarnas, BNPB, tapi saya kira masih perlu adanya perbaikan-perbaikan yang menyangkut berbagai kegiatan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
