JAKARTA – Pemerintah daerah saat ini sangat berminat untuk mendukung program bedah rumah dan pembangunan rumah susun yang menjadi salah satu program pembangunan dari Kementerian PUPR. Selain dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan, program tersebut juga membuat masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni.
Demikian benang merah dari kegiatan audiensi Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Jhoni Sofyan Fajar Subrata dan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah kabupaten Lampung Utara Zulkifli Mihsan.
Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, mau tidak mau pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian kepada program penyediaan perumahan bagi masyarakatnya. Pasalnya rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
“Pemerintah melalui APBN hanya bisa mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan hunian bagi masyarakat. Sisanya adalah partisipasi dari Pemda, masyarakat, pengembang dan sector swasta lainnya. Salah satu yang perlu mendapat perhatian dari Pemda adalah pembangunan rumah swadaya atau bedah rumah dan Rusun,” ujar Khalawi.
Lebih lanjut Khalawi menerangkan, hampir 70 sampai 80 persen pembangunan rumah dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya. Namun demikian, tidak semua masyarakat mampu membangun rumahnya dengan layak huni. Mereka yang belum mampu itulah yang harus dibantu oleh Pemda.
“Negara harus hadir membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjadikan rumah mereka lebih layak huni. Salah satu program yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. Jumlah bantuannya sekitar Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas dan Rp 30 juta untuk pembangunan rumah baru,” katanya.
Meskipun demikian, Khalawi menambahkan, adanya stiumulan tersebut tentunya belum mencukupi untuk membangun rumah. Oleh karena itu, Pemda juga harus bias memberikan sharing dana dan mendorong komunitas-komunitas masyarakat yang ada di daerahnya untuk focus dalam mebantu mereka yang membutuhkan bantuan perumahan.
Khalawi menceritakan, saat dirinya datang ke tukang cukur rambut di salah satu daerah di Jakarta, dirinya mendapat cerita bahwa ada di salah satu daerah di Jawa Tengah ada komunitas tukang cukur yang mengumpulkan iuran rutin untuk bantuan pembangunan rumah bagi para anggotanya. Meskipun jumlah iurannya tidak terlalu banyak, tapi dengan keterlibatan komunitas-komunitas seperti itu, Pemda bisa mendorong pembangunan rumah bagi masyarakatnya.
“Yang penting adalah bagimana Pemda bisa mendorong komunitas masyarakat di daerahnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah,” terangnya.
Sementara itu, untuk pembangunan Rusun, Khalawi meminta agar Pemda tak hanya sekedar mengajukan proposal bantuan saja. Akan tetapi, Pemda juga harus dapat memastikan IMB bisa keluar usai pekerjaan pembangunan hunian vertikal tersebut selesai.
“Salah satu solusi terhadap semakin minimnya lahan adalah Rusun,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, menyatakan, pihaknya siap mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Untuk itu, kedatanganya ke Kementerian PUPR adalah untuk mengajukan usulan BSPS tahun 20-19 mendatang sebanyak 1.830 unit dan usulan Rusun Santri sebanyak 296 unit untuk 1.590 unit.
“Kami juga siap untuk mengalokasikan dana APBD untuk program perumahan,” katanya.
