Semarang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Apapun infrastruktur yang dibangun pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program, orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat,” kata Menteri Basuki dalam Seminar Nasional Publikisme 2018 dengan tema Pembangunan Infrastruktur: Pemerataan vs Pertumbuhan Ekonomi, di Auditorium FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Kamis (1/10/2018).
Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial secara merata di seluruh Indonesia. Menteri Basuki memberikan contoh, di samping merenovasi bangunan inti di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kementerian PUPR juga akan melengkapi setiap PLBN, dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi.
“Pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya untuk gagah-gagahan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekadar makanan kecil namun juga emas,” terang Menteri Basuki.
Untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan. Di Provinsi NTT yang menjadi wilayah perbatasan RI-Timor Leste, telah dirampungkan jalan perbatasan sepanjang 176,2 km. Sementara, Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 km telah tembus 1.692 km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 km.
Menteri Basuki mengatakan, semua pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pulau terluar. “Keputusan membangun infrastruktur oleh Negara tidak hanya memperhatikan nilai ekonomis, tetapi juga harus juga bisa mempersatukan dan menciptakan keadilan sosial. Sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera,” ujarnya.
Kementerian PUPR juga membangun jembatan gantung yang menghubungkan antardesa. Tahun 2015 sebanyak 10 unit jembatan gantung, tahun 2016 sebanyak 7 unit dan tahun 2017 sebanyak 13 unit dan tahun 2018 sebanyak 134 unit di beberapa wilayah di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian PUPR membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun, dan PSU yang tersebar hingga ke wilayah terluar Indonesia. Sebagai contoh, pembangunan rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi ex Timor Timur (Timtim) di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.
Hadir juga sebagai pembicara dalam acara tersebut Wakil Ketua III DPD RI Akhmad Muqowam, Vice Executive Director CSIS Medelina K Hendytio, Guru Besar FEB UNDIP Sugiyanto, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono.
Nampak hadir pula dalam acara Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis UNDIP Semarang Budi Setiyono, Dekan Fisip Undip Sunarto, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Hedy Rahadian, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
