Palu, 15 Desember 2018 – Bencana Sulawesi Tengah memberi dampak yang mengkhawatirkan, karena dimulai dari gempa, tsunami, dan likuifaksi. Waktu terjadi bencana, semua struktur dasar tidak ada, mulai dari listrik, jaringan telpon, air minum, hingga BBM. Sehingga berakibat pada kepanikan masyarakat yang luar biasa, sampai terjadi penjarahan.
Demikian disampaikan Gubernur Sulteng, Drs, Longki Djanggola, MSi, saat kunjungan kerja komisi IX DPR ke Palu, Sulteng, Sabtu 15 Desember 2018.
Menanggapi penjelasan Gubernur tersebut, anggota komisi IX dr. Nova Rianti Yusuf, Sp.KJ mengungkapkan bahwa hasil Riskesdas 2013, angka gangguan jiwa tertinggi nasional berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya bencana, maka diperkirakan akan ada peningkatan gangguan jiwa kurang lebih 20%.
”Apalagi kalau melihat dukungan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Donggala dari 94 yang ada, sementara 91 nya rusak. Sehingga kondisi ini sangat berat untuk mendukung pemulihan kesehatan jiwa,” jelas Nova.
Merespon tanggapan anggota komisi IX DPR tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny, Sp.PK menjelaskan bahwa dirinya dan tim kesehatan sudah melakukan antisipasi dengan berbagai kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan melalui FKTP yang ada.
”Bahkan setiap saat telah dilakukan kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan jiwa oleh profesi Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Kota Palu,” ujar dr. Reny.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua IPKJI, Silvi yang mengatakan bahwa profesi secara periodik melakukan pembinaan kesehatan jiwa kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
”Khusus pasca bencana ini, frekuensi pembinaan kesehatan jiwa kepada masyarakat lebih intens dibanding sebelum bencana,” ujar Silvi.
Selain itu, menurut Kadinkes, saat ini dokter jiwa sudah ada 8 orang dan psikiater 20 orang. Dirinya juga bekerjasama dengan RS Wahidin untuk melakukan pemulihan trauma.
”Kami juga sudah mendapat penguatan kesehatan jiwa, terutama mereka yang bekerja di Puskesmas. Sehingga secara umum FKTP siap memberikan pelayanan kesehatan jiwa,” kata Kadinkes.
Dalam kunjungan kerja komisi IX DPR RI kali ini, turut mendampingi dari Kementerian Kesehatan yaitu Kepala Pusat Krisis Kesehatan, dr. Achmad Yurianto, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, drg. Saraswati, MPH, Kasudit Pelayanan Gawat Darurat, Ditjen Pelayanan Kesehatan, dr. Budi Sylvana, MARS, Kasie Pelayanan Non Medik Ditjen Pelayanan Kesehatan, dra. Zuhairina, Apt dan Kasubag Pengaduan Masyarakat Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Prawito, SKM, MM
