Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku khawatir saat mendengar beberapa penelitian memaparkan bahwa 90 persen generasi milenial tidak dapat memiliki rumah. “Ini karena kenaikan harga tanah tidak sejalan dengan kenaikan income,” ujarnya pada diskusi Transit Oriented Development & Land Banking Regulation in Indonesia di Ruang Prambanan, Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa (28/11).
Untuk itu Kementerian ATR/BPN terus mengupayakan pembentukan Bank Tanah agar bisa menjalankan fungsi sebagai land manager, Sofyan menjelaskan saat ini Kementerian yang dibawahinya hanya menjalankan fungsi land administratoryakni mengatur hak dan memberi kepastian hukum atas tanah. “Di mana-mana Kementerian Agraria punya 2 tangan, land administrator dan land manager. Ini land manager sejak 1958 dihilangkan. Jadi walau secara de jure negara menguasai seluruh tanah, secara de facto negara tidak punya tanah,” imbuhnya.
Pembentukan Bank Tanah juga telah dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN sebagai wakil pemerintah kepada Komisi II DPR RI. “Kita masukkan dengan sangat eksplisit. Kalau sudah ada bank tanah, hari ini tanah terlantar bisa kita ambil, kita berikan ke instansi yang membutuhkan,” kata Sofyan.
Selain Bank Tanah, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan regulasi terkait pengembangan kawasan berorientasi transit atau yang lebih dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD). Sofyan menuturkan aturan ini dikeluarkan untuk mendukung pembangunan integrasi transportasi umum masal yang telah dilakukan pemerintah. “Negara sudah investasi besar sekali untuk MRT, LRT, sangat penting untuk mengcapture value yang dicreate pemerintah,” jelasnya.
Pembangunan kawasan TOD dibagi dalam 3 jenis tipologi kawasan berdasarkan skala layanan, pengembagan pusat pelayanan dan kegiatan yang dikembangkan. “Ini akan membuat kota menjadi lebih baik, dan mobilitas orang menjadi lebih cepat dan lebih murah,” tutup Sofyan.
Diskusi ini turut dihadiri oleh Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia Harun Al Rasyid Lubis, Mantan Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, Praktisi Housing and Urban Development Institute Muhammad Joni dan staf pengajar Institut Teknologi Bandung Puspita Dirgahayani.
