Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dikatakan bahwa jangan sampai karena Pemilu persatuan bangsa terusik.
“Modalitas bangsa inikan persatuan dan kesatuan bangsa, sejak kita merdeka. 73 tahun kita merawat negeri ini bisa eksis karena kita bersatu sebagai bangsa. Jangan sampai gara-gara pemilu ini persatuan kesatuan bangsa kita terusik,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Menko Polhukam bersyukur pemungutan suara 17 April lalu berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Padahal, sebelumnya ada informasi atau isu-isu yang berkembang bahwa pada saat itu akan terjadi kerusuhan, namun ternyata tidak terjadi sama sekali.
Bahkan, lanjutnya, Pemilu kali ini mendapatkan apresiasi dari banyak negara, tak kurang ada 39 negara memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia atas pelaksanaan pemilu yang dikatakan mereka terbesar di dunia. Karena diikuti oleh 192 juta rakyat, wilayahnya terpisah, memilih lima hal dari mulai Pilpres, DPR, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan DPD.
“Rumit dan hanya satu hari harus selesai dan memang selesai, ini kita mendapatkan acungan jempol,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Meski demikian, pelaksanaan pemilu yang sudah baik ini ternyata masih menyisakan permasalahan. Misalnya saja dalam perhitungan, masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui perhitungan itu, bahkan akan mencabut para saksi dalam proses perhitungan. Kemudian tidak mengakui hasil yang kemungkinan akan disampaikan oleh KPU nanti dan juga ada indikasi tidak mau melaporkan pada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk.
“Misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, ada pernyataan tidak akan ke MK tapi akan melaksanakan dulu “people power” sekarang kedaulatan rakyat. Ini semua akan membuat masyarakat juga cemas,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu, rapat kali ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, dan dari semua kementerian/lembaga, termasuk yang ada di bawahnya Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, agar semuanya mensinergikan agar hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan berujung pada konflik sosial dapat dihindari. Karena apapun alasannya akan merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun, lalu kehidupan sosial akan membuat negara bisa slow down, bisa melambat pembangunannya.
“Sehingga akan sia-sia karena kita tidak bisa lagi membangun negeri ini karena terjadi perpecahan di negeri ini,” sambungnya.
Terkait dengan pengamanan jelang pengumuman hasil pemungutan suara 22 Mei mendatang, Menko Polhukam mengatakan tidak ada arahan khusus. Menurutnya, Polisi dan TNI sudah menunjukan itikad luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal dan akan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia agar pemerintah dapat dijalankan dan hadir pada saat dibutuhkan.
“Sudah direncanakan semua hal yang menyangkut keamanan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa. Hanya kita mengajak para pimpinan-pimpinan daerah agar bersama-sama merawat ini tidak hanya diserahkan kepada Polisi dan TNI, tapi kita semua bertanggung jawab untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, merawat agar tidak terjadi konflik sosial, merawat agar semua pihak dapat menerima hasil pemilu dengan legawa, artinya mengakui itu. Kalau ada masalah-masalah bisa disalurkan ke lembaga hukum yang sudah disiapkan, ada MK, DKPP, Bawaslu, ada Gakumdu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Lion Air Group, UPH, P&G Indonesia, BNI Syariah, Kementerian RI, Inspirational Video, Zalora
