Jakarta, 12/02/2019 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memahami, mengantisipasi dan mengelola perubahan teknologi yang sangat cepat dengan membangun budaya dan mindset digital.
Tanpa adanya konektivitas dengan perkembangan teknologi dan implikasinya, maka kualitas kebijakan dan pekerjaan yang dihasilkan tidak akan optimal yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Seminar dengan tema “Memperkuat Budaya dan Mindset Digital dalam Transformasi Kemenkeu” di Aula Mezanine, Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/02).
Dengan memahami adanya perubahan teknologi yang sangat cepat, diharapkan para pegawai Kemenkeu dapat memanfaatkan perubahan tersebut bagi peningkatan kualitas pekerjaan dan kebijakan yang dihasilkan.
“Penggunaan teknologi ini untuk memperbaiki kemampuan kita di dalam menjalankan tugas (seperti) merancang berbagai policy, inovasi dan instrumen agar Kementerian Keuangan dan Indonesia secara keseluruhan mampu menyiapkan diri dalam menghadapi dan penyesuaian terhadap munculnya teknologi informasi dan teknologi digital,” tambahnya.
Menkeu mencontohkan, di tengah perang dagang antara negara besar Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) yang masih berlangsung sampai saat ini, dunia dihadapkan pada konstelasi geopolitik baru, yaitu upaya RRC untuk menerapkan teknologi 5G yang dikhawatirkan akan mendominasi dan memonopoli kehidupan manusia. Dari sisi pesaingnya, AS mengajak negara-negara pendukungnya untuk memboikot penggunaan teknologi 5G yang dikembangkan RRC tersebut.
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey dan BCG, teknologi yang berkembang pesat saat ini sedang dan akan terus menggantikan banyak pekerjaan manusia dengan sistem otomatisasi dan robotik.
Dari sisi Kemenkeu, Menkeu mengingatkan agar para pegawai Kemenkeu mewaspadai dampak dari perubahan tersebut. Contohnya apabila banyak pekerjaan manusia digantikan robot maka akan berdampak pada banyak tugas, fungsi dan tanggung jawab inti Kemenkeu misalnya dalam hal pengumpulan pajak dan terjadinya risiko naiknya tingkat pengangguran.
“Kita tidak boleh menunggu sampai itu terjadi baru kita mikir. Kita dari sisi Kementerian Keuangan pengelola keuangan negara yang bertanggungjawab terhadap keuangan publik termasuk kebijakan fiskal yang penting baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan itu akan sangat terpengaruh dan bahkan mungkin ada pada core-nya,” contoh Menkeu tentang kemungkinan perubahan teknologi yang akan mempengaruhi cara kerja dan kebijakan yang diterapkan Kemenkeu di masa datang.
Apabila tidak ada kesadaran tersebut maka konsekuensinya negara Indonesia terancam tertinggal dari negara lain. “Kalau kita tidak memahami trend ini, tidak mampu mengelola dan bahkan untuk bisa kita manfaatkan, maka kita sebagai bangsa akan tertinggal,” tegas Menkeu.
Oleh karena itu, Menkeu menegaskan agar seluruh pegawai Kemenkeu untuk terus berupaya menginternalisasi budaya dan mindset digital dalam kehidupannya dan mampu menghubungkan hal tersebut dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab pekerjaannya sehari-hari.
“Tidak akan mungkin Kementerian Keuangan akan memiliki DNA atau gen atau aliran darah atau karakter yang memahami digital kalau Anda tidak memahaminya dan tidak memiliki budaya digital. Kita tidak akan mampu untuk membuat policy yang baik apakah mengenai digital payment, e-commerce, payment systems,” pungkas Menkeu.
